Salamuddin Daeng (Ekonom Alternatif)

Situasi yang Membuat Jokowi Sulit Bertahan

Selasa, 01/03/2022 09:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Jakarta, law-justice.co - Beberapa fakta yang dia hadapi.

1. Adanya larangan IMF kepada bank Indonesia untuk membeli surat utang negara di pasar perdana. Jokowi kehilangan sumber pembiayaan sekitar 1000 triliun rupiah. Darimana menggantikannya? Saya belum tau, tapi katanya sri mulyani banyak akalnya kalau soal uang.

2. Utang pemerintah dari dalam dan luar negeri sekitar 6900 triliun rupiah sampai akhir tahun lalu. Utang BUMN juga persis sama sekitar 6900 triliun sapai akhir tahun klau. Dengan utang jatuh tempo pemerintah sekitar 350-400 triliun rupiah setiap tahun.

3. Utang BUMN memang separuh sekitar 3600 triliun adalah dana publik di bank dalam tabungan dan deposito. Namun dana deposito ini telah dialihak oleh bank di obligasi negara senilai 1500 triliun. Entah legal atau tidak belum jelas. Namun yang jelas bunga obligasi pemerintah jauh lebih tinggi dari bunga deposito bank.

4. Dana publik seperti dana Jamsostek, JHT, dana Haji, dana Taspen, Asabri, dan dana perusahaan asuransi sebagian besar sudah dipinjam oleh negara atau dipake sebagai pembiayaan APBN. Masalah muncul bagaimana mengembalikan dana ini ke masyarakat. Skema perpanjangan JHT, penundaan haji, perpanjangan usia pensiun ASN TNI/Polri tidak akan banyak, membantu.

5. Beban subsidi listrik, minyak dan lain lain meningkat di tahun mendatang sering harga minyak dan harga Batubara yang naik. Memang sisi lain uang hasil ekstraksi minyak dan ekspor batubara meningkat significant. Pendapatan perusahaan Batubara setara dengan seluruh penerimaan perpajakan negara. Tapi itu uang swasta dan adanya tidak di Indonesia.

6. Kebijakan menangani inflasi AS dengan kenaikan suku bunga akan menyulitkan pemerintah dapat uang dari utang. Peringkat utang Indonesia hanya stable, kurang cocok bagi investor asing. Resiko utang pemerintah makin tinggi. Tapi sri mulyani mungkin masih ada akal terkait uang para bandar sawit dan Batubara, bisa saja uang itu dirampas oleh APBN. Apa akan ada sistem perampasannya?

7. Bisa saja mencari dana lebih banyak dengan menaikkan iuran PNS, TNI /polri dan pekerja, serta masyarakat umum dari kewajiban menjadi peserta BPJs dengan iuran yang besar. Tapi apa bisa kalau masyarakat lagi kere. Kebutuhan kuota internet naik, harga kedelai naik dan langka. Harga minyak goreng langka dan naik akibat program bio disel Pertamina. Pertarungan antara bahan pangan dan bahan bakar, perkelahian antara mesin dan manusia.

8. Mudah mudahan presiden bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar. Karena agak eneh mengherankan dan mengagetkan juga Presiden Jokowi beli jet tempur, kapal selam, beli senjata ke Perancis sangat mahal. Apakah ini pertanda negara memang masih banyak uang? Yang masyarakat tidak tau. Semacam kantong ajaib begitu? Tapi pemilu kita tunda karena krisis anggaran? Wallahualam.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar