Soal Wacana Tunda Pemilu 2024, PBNU & PP Muhammadiyah Beda Sikap

Jakarta, law-justice.co - Ada perbedaan sikap yang signifikan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam merespons usulan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menilai usulan menunda Pemilu 2024 masuk akal.

Namun dia meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu (27/2).

"Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," kata mantan juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Dia mengatakan saat ini banyak cobaan dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi Covid-19, banjir, serta gempa bumi.

"Kunci hadapi harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada," kata dia.

Apalagi, menurutnya, saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan APBD karena persoalan bencana tidak terprediksi.

Kritik dari Muhammadiyah

Berbeda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu`ti mengkritik sejumlah alasan yang digunakan sebagai dalih mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pertama, dia mengkritik Pemilu 2024 perlu ditunda karena alasan Indonesia tengah dilanda bencana. Abdul mempertanyakan pihak yang bisa menjamin Indonesia tidak dilanda bencana pada tahun depan.

"Kalau Pemilu 2024 ditunda karena alasan bencana, apakah ada yang bisa menjamin bahwa di tahun depan tidak ada bencana?" cuit Abdul lewat akun Twitter miliknya @Abe_Mukti, Senin (28/2).

Selanjutnya, Abdul mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena situasi perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Ia mempertanyakan pihak yang bisa menjamin perang antara Rusia dengan Ukraina segera berakhir.

"Kalau Pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, apakah ada yang bisa menjamin perang akan segera berakhir?" kata Abdul.

Abdul juga mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena situasi pandemi Virus Corona (Covid-19). Abdul mempertanyakan kemungkinan situasi pandemi berakhir pada 2022 ini, seperti diungkapkan pemerintah.

"Kalau Pemilu 2024 ditunda karena masa pandemi, jangan-jangan tahun ini pandemi sudah berakhir dan akan menjadi endemi seperti yang dikatakan Pemerintah?" cuitnya.

Terakhir, Abdul mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena biaya mahal. Ia mempertanyakan kemampuan negara membiayai Pemilu 2024 bila ekonomi Indonesia membaik atau biaya pemilu dikurangi.

"Kalau biaya Pemilu 2024 ditunda karena biaya mahal, apakah biaya tidak bisa dikurangi? Kalau ekonomi negara makin membaik, apakah 2024 negara tidak punya uang membiayai Pemilu?" ucapnya.

Setidaknya tiga parpol penghuni Senayan hingga kini telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun. Mereka adalah PKB, PAN, dan Golkar.

Sedangkan empat partai menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap.