Tak Jujur, Buruh Desak Menaker Cabut Aturan JHT

Kamis, 17/02/2022 20:17 WIB
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat (INANews)

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat (INANews)

Jakarta, law-justice.co - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk berhenti membangun opini yang menyesatkan publik.

"Perbaikilah pola komunikasi publik dan lebih jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan hanya membangun opini untuk pencitraan kepada masyarakat," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis, Kamis (17/2/2022).

Mirah lantas kecewa kepada Menaker karena adanya rilis yang beredar di kalangan media, yang tertulis berasal dari Biro Humas Kemnaker.

"Hari ini saya banyak diminta klarifikasi oleh kawan-kawan media, yang mempertanyakan apakah benar perwakilan buruh kemarin, setelah mendapat penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan, sudah bisa lebih memahami terkait dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022? Saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam rilis Biro Humas Kemnaker, adalah tidak jujur dan cenderung menyesatkan!", tegasnya.

"Pertama terkait statemen Menaker, yang menyatakan bahwa setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai jaminan sosial hari tua," lanjutnya.

Mirah menegaskan bahwa opini yang dibentuk Pemerintah tersebut menyesatkan karena tidak jujur. Pemerintah justru telah mengaburkan filosofi dasar tentang kepesertaan JHT.

Mirah menegaskan, hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua, dapat dibenarkan, dengan catatan si pekerjanya masih menjadi peserta sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu masih bekerja dan masih membayar iuran. Sedangkan terhadap pekerja yang sudah di-PHK atau mengundurkan diri, sudah tidak lagi masuk kategori peserta, sehingga tidak ada alasan Pemerintah untuk menahan dana milik peserta yang sudah tidak lagi menjadi peserta.

"Berikan kebebasan kepada eks-peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan sendiri kapan mau mencairkan dana JHT-nya. Toh dananya milik sendiri," kata Mirah.

Kedua, terkait dengan isi rilis Biro Humas Kemnaker yang tertulis, `Mendengar penjelasan Menaker, Ida Fauziyah, pimpinan SP/SB cukup memahami namun juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan hadirnya Permenaker 02/2022.`

Mirah Sumirat menegaskan bahwa, dalam pertemuan antara Menaker dengan perwakilan pimpinan konfederasi dan federasi peserta aksi, justru yang terjadi tidak seperti yang dinyatakan dalam rilis Biro Humas Kemnaker. Seluruh perwakilan serikat pekerja, tetap menyatakan menolak dan menuntut pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dengan berbagai argumentasi.

"Jangan kemudian Pemerintah melakukan framing dengan mengatakan bahwa `pimpinan SP/SB cukup memahami," tegas dia.

Ketiga, dalam rilis Biro Humas Kemnaker, tertulis, pernyataan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat yang hanya disebut memberikan apresiasi atas sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima KSPI. “Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja,” ucap Mirah yang tertulis dalam rilis Biro Humas Kemnaker.

Padahal selain ucapan terima kasih seperti yang di sampaikan dalam rilis dari Humas Kemenaker tersebut, Mirah Sumirat juga menyampaikan tiga hal, yaitu:

1. Bahwa Permenaker No. 2/2022 bertentangan dengan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 ayat 8, 9 dan 10, yang intinya berbunyi; bahwa yang dimaksud dengan ‘Peserta’ adalah setiap orang yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Artinya, pekerja yang mengundurkan diri dan di-PHK tidak lagi masuk dalam kategori ‘Peserta’, karena ia sudah tidak bekerja dan berhenti membayar iuran. Sehingga tidak ada alasan Pemerintah menahan dana milik pekerja yang sudah tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Situasi dan kondisi buruh saat ini sangatlah sulit. Sejak pandemi covid di pertengahan 2020 lalu banyak pekerja yang di-PHK massal dan banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon. Dana JHT yang memang milik pekerja sendiri tentunya menjadi harapan terakhir pekerja buruh untuk dapat diambil sebagai penyambung kehidupannya dan keluarganya.

3. Meminta kepada Menaker untuk mencabut Permenaker No. 2/2022.

Mirah Sumirat juga menegaskan bahwa di akhir pertemuan dengan Menaker, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ramidi mewakili buruh/pekerja yang hadir saat itu menyampaikan KSPI tegas menolak permintaan Menaker yang akan melakukan evaluasi implementasi Permenaker No. 2 tahun 2022 dalam waktu 3 (tiga) bulan.

"KSPI memberikan tengat waktu dua minggu untuk Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker No. 2 tahun 2022. Jika setelah dua minggu tidak ada perubahan, aksi akan dilakukan terus-menerus dan segala macam pola bentuk perlawanan akan ditempuh," tutupnya.

 

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar