Bongkar Kelakuan Tak Manusiawi Densus, Munarman: Kaki Saya Dirantai

Jakarta, law-justice.co - Dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme, terdakwa Munarman membongkar kelakuan tak manusiawi dari Densus 88 Antiteror. Dia juga mengkritik Densus 88 Antiteror yang menjadikan laporan resmi Komnas HAM yang berisi catatan peristiwa KM 50 sebagai barang bukti.

“Setelah saya dapat daftar apa saja yang disita dari rumah saya, buku-buku, dokumen-dokumen itu, yang lucu saya mau ketawa itu laporan resmi Komnas HAM,” kata Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (16/2/2022).

“Laporan resmi Komnas HAM saya taruh di rak buku perpustakaan saya itu saya ambil, kemudian dijadikan barang sitaan,” tambah dia.

Munarman lantas mempertanyakan apa kaitan laporan Komnas HAM yang ada di rumah dengan kasus yang kini menjerat dirinya. Sebab menurut hukum barang yang disita itu hanya yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Itu sama sekali tidak ada. Itu produksinya, produksi Komnas HAM,” kata Munarman.

Bekas petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu lantas mengkritik metode interogasi Densus 88. Sebab, menurut dia, tidak ada yang berani mengkritik satuan antiteror milik Polri tersebut karena takut dianggap anti-NKRI.

“Metodenya masih menggunakan metode sebelum KUHAP interogasi. Jadi awal-awal itu interogasi orang dicecar pertanyaan dengan dipress begitu secara psikologi,” ungkap Munarman.

Tak hanya dicecar pertanyaan, Munarman mengaku kaki dan tangannya juga diikat. “Kaki saya dirantai, tangan saya diborgol, mata ditutup,” imbuh dia.

Dalam satu kesempatan interogasi, Munarman mengaku ditanya soal buku KM 50.

“Bagaimana dengan peristiwa pembunuhan KM 50?” ucap Munarman menirukan pertanyaan saat interogasi.

“Ya kalian yang tahu, kalian kan punya aparat yang melakukan penyelidikan, bukan kami yang berkepentingan untuk menbuktikan. Kalianlah yang membuktikan,” kata dia.

“Kenapa buku itu disita juga, ya saya tidak tahu. Kenapa laporan Komnas HAM mengenai pembunuhan 6 orang pengawal Habib Rizeq itu justru disita,” tambah Munarman.

Munarman menduga bahwa para penyidik mengira bahwa laporan tersebut merupakan buatan dirinya.

“Menurut saya itulah bentuk-bentuk keanehan yang terjadi dalam perkara saya ini,” pungkas Munarman.

Semenatara itu, Kuasa Hukum Munarman, Aziz Yanuar menjelaskan bahwa pernyataan kliennya soal konsep jihad dan khilafah tidak berubah dan sesuai dengan pemahaman Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia juga menyinggung soal visi dan misi FPI yang sebenarnya sudah diterima oleh Kemendagri dan Kemenag.

Hanya saja, saat itu ada masalah penyelesaian mekanisme di internal yang akhirnya menjadi ganjalan hingga berujung pembubaran.

“FPI dan Pak munarman tidak menolak demokrasi. Malah Pak Munarman masih menjadi pengacara,” kata Aziz.

Terkait dengan konsep khilafah, Aziz menyebut bahwa Munarman menganut pendapat bahwa Khilafah itu adalah Imam Mahdi dan itu ada di Al-Qur’an.

“Kita semua umat muslim itu tidak menerima pendapat, tidak mengambil pendapat bahwa bahwa ada khilafah sebelum Imam Mahdi seperti Abdurrahman Al-Baghdadi. Bagaimana bisa (Munarman) dikatakan sebagai teroris atau terkait dengan ISIS,” kata dia.