Pigai: PEN Itu Kecil, Ada Potensi Suap yang Lebih Besar di Kemendagri!

Jum'at, 04/02/2022 07:51 WIB
Pigai Kalau Sudah Tak Sanggup, Sebaiknya Jokowi & Kabinetnya Mundur!. (Bidikdata).

Pigai Kalau Sudah Tak Sanggup, Sebaiknya Jokowi & Kabinetnya Mundur!. (Bidikdata).

Jakarta, law-justice.co - Pegiat HAM yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menyebut Kementerian Dalam Negeri menjadi instansi yang rawan terjadi praktik korupsi.

Hal itu dia sampaikan berkenaan dengan penahanan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto.

Ardian telah ditetapkan tersangka dugaan kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan PEN Daerah untuk Kabupaten Kolaka Tahun 2021.

"Saya sudah buka 22 pintu (potensi) suap, sogok, peras, dan korupsi (di Kemendagri)," kata Natalius Pigai lewat akun twitter pribadinya.

Berkenaan dengan kasus Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu, Pigai menyebut dugaan suap dana PEN Daerah skalanya masih kecil.

"Dana PEN ini kecil, ada indikasi suap yang lebih besar, misal: Dana Bagi Hasil SDA, atau penunjukan penjabat bupati/walikota dan gubernur. Pernyataan saya sudah di-support oleh mantan Mendagri dan Dirjen," demikian Natalius Pigai.

Dalam tulisan Pigai sebelumnya, setidaknya ada 22 pintu dugaan korupsi baik itu sogok dan suap serta pemerasan di Kemendagri.

Ke-22 pintu dugaan korupsi versi mantan tim asistensi di Kemendagri itu di antaranya Pembuatan SK Kepala Daerah (Direktorat Pejabat Negara)/ Biro Hukum (suap); Penunjukan Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur (sogok); Penjabat yang mau diperpanjang setelah 1 tahun (suap).

Saat Kepala Daerah sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi (suap); Pemekaran Wilayah di Derektorat Pemerintahan Umum (suap) termasuk Peta Wilayah bakal DOB; serta beberapa lainnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar