Ketua MPR RI Ingin Pemuda Pancasila Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo menyatakan bahwa dirinya menginginkan ormas Pemuda Pancasila (PP) memiliki kantor pusat di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara, Kalimantan Timur.

Bamsoet, sapaan akrabnya, yang merupakan Wakil Ketua Umum organisasi berbaju loreng tersebut, ingin PP ikut menyukseskan proses pembangunan di Ibu Kota Baru.

Menurut dia, sebagai organisasi yang menjaga nilai-nilai Pancasila di masyarakat, PP harus selalu dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas kenegaraan.

"Pemuda Pancasila untuk bersiap diri ikut andil dalam menyukseskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Termasuk turut memindahkan kantor pusat organisasi kemasyarakatan dari Jakarta ke kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara," kata dia dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Bamsoet menegaskan, PP siap mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun IKN sebagai kota baru yang smart, kompetitif di tingkat global, dan menjadi lokomotif perubahan di Indonesia.

Pernyataan yang disampaikan dalam rapat Pleno Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila itu, Bamsoet turut mendukung para kader PP maju dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Dia juga ingin PP menduduki berbagai jabatan strategis baik melalui pilkada, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden.

Bukan saja melalui pemilihan elektoral, ia menegaskan bahwa kader PP juga siap mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang diganti oleh pelaksana tugas (Plt.) pada Oktober mendatang.

"Mengingat menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada periode 2022 hingga menjelang Pilkada Serentak 2024," kata Bamsoet.

Meski begitu, PP kata Bamsoet juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas pada Pemilu 2024. Dengan jumlah kader tak kurang dari tiga juta, para anggota PP, kata dia, siap ditempatkan di titik-titik pemungutan suara milik KPU.

"Memastikan proses Pemilu dari mulai tahapan di TPS berlangsung secara jujur dan adil. Sehingga Pemilu yang sejatinya merupakan pesta demokrasi, tidak berubah menjadi anarkis," ucap Bamsoet.