PBNU Ingatkan Cak Imin: PKB di Bawah NU, Jangan Seolah Lebih Hebat!

Jakarta, law-justice.co - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan mulai mengambil sikap atas langkah politik yang dilakukan PKB jelang Pilpres 2024.

Wasekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahwa partai yang dipimpinnya didirikan NU, sehingga organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berhak mengendalikan PKB.

“Sejarah tidak bisa dilupakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU. Jika mengacu ke sana, artinya kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/1).

“Jika mengacu ke teori organisasi modern, maka pemegang saham utama sekaligus merangkap sebagai induk, berhak mengendalikan dan mengaudit [keuangan, operasional, dan kinerja],” lanjutnya.

PKB pun harus menjelaskan agenda-agenda partai ke depan kepada pengurus NU. Namun, PKB justru tidak berkoordinasi dan langsung melakukan aktivitas politik di struktur organisasi NU daerah seperti PCNU dan MWCNU.

“Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” tegasnya.

Terkait bantuan PKB ke NU, Rahmat menilai hal tersebut menjadi sebuah kewajiban yang perlu dilakukan, mengingat status partai tersebut berada di bawah NU.

“NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU dan PCNU berhak mengaudit (kinerja, operasional dan keuangan PKB),” ungkapnya.

Lebih lanjut, PKB dinilai perlu berbenah diri sehingga tidak menunjukkan kesan melebihi NU. Ia menegaskan bahwa semua yang dikerjakan oleh PKB harus mendapat restu dari PBNU.

“Ini, kok, lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” tutup dia. (Kumparan).