Airlangga Bantah Gunakan Dana PEN untuk Bangun IKN

Jakarta, law-justice.co - Penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dibantah oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga memastikan dana pembangunan IKN akan diambil dari dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Terkait Ibu Kota Negara ini anggarannya yang ada adalah di PUPR yang saat ini ada, dan memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres. Jadi saya sampaikan dana itu yang ada di PUPR, dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan terkait dana PEN Rp 451,64 triliun. Dia menyebut dana tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi.

"Jadi saya ingatkan dana PEN yang sudah diputuskan itu Rp 451,64 triliun terdiri dari 3 bidang, bidang kesehatan Rp 125,97 triliun, perlindungan masyarakat 150,8 triliun, penguatan ekonomi sebesar 174,87 triliun," ucapnya.

"Dari 3 bidang tersebut tentu yang ekonomi terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMK, investasi pemerintah, dan perpajakan," lanjut dia.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana yang akan digunakan berasal dari klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan anggaran program PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Nah pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur bernama Nusantara.

"Oleh karena itu ada tiga klaster saja dalam (PEN) 2022 yaitu penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, kemudian perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp 178,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1).

Sri Mulyani mengungkapkan tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

"Makanya di (klaster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 triliun ini," tuturnya.

"Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan K/L-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun," tambahnya.

Pernyataan Sri Mulyani ini lantas dibantah oleh sejumlah anggota DPR. Kemudian belakangan Sri Mulyani menyebut tidak masalah jika dana PEN tidak digunakan untuk pembangunan IKN.