Polemik Lubang Bekas Tambang di IKN, Begini Respons Luhut

Minggu, 23/01/2022 21:20 WIB
Menko marves Luhut Binsar Panjaitan (Lensaindonesia)

Menko marves Luhut Binsar Panjaitan (Lensaindonesia)

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru dan menyinggung adanya lubang-lubang bekas tambang milik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, meminta Faisal Basri memperjelas ucapannya.


"Pak Faisal Basri perlu memperjelas di daerah mana yang beliau maksud ada lubang-lubang bekas tambang perusahaan pak Luhut," ujar Jodi kepada wartawan, Minggu (23/1/2022).

Jodi mengatakan tambang bila tambang masih aktif maka masih dalam bentuk lubang. Sedangkan jika tambang sudah tutup maka harus sesuai dengan rencana reklamasi dan penutupan tambang.

"Kalau tambang dimaksud adalah tambang masih aktif ya pasti masih dalam bentuk lubang yang namanya pit. Kalau tambang sudah tutup harus sesuai dengan rencana reklamasi dan penutupan tambang, yang ada di amdal. Selain itu, ada jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah untuk memastikan perusahaan melakukan kewajibannya pada saat tambang sudah selesai," tuturnya.

Jodi menyebut perusahaan tambang Kutai Energi yang mayoritas dimiliki oleh Luhut memperoleh penghargaan hijau pada tahun 2020-2021. Menurutnya, penghargaan ini tidak dapat diterima jika tidak memiliki pengelolaan lingkungan yang tidak baik.

"Pak Luhut menekankan mengenai pengelolaan lingkungan sebagai prioritas utama. Pada tahun 2020-2021, Kutai Energi, perusahaan tambang yang dimiliki mayoritas oleh pak Luhut, memperoleh penghargaan peringkat Hijau dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dari Gubernur Kaltim. Hal yang tidak akan diperoleh kalau pengelolaan lingkungannya tidak baik," tuturnya.

Sehingga Jodi meminta agar Faisal Basri memperjelas ucapannya terkait lubang-lubang milik Luhut. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Oleh karena itu, Pak Faisal perlu memperjelas mana lubang bekas tambang yang dimaksud, agar tidak menjadi fitnah," imbuhnya.

Diketahui, Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Di awal, Faisal membicarakan sistem pemerintahan ibu kota negara (IKN) yang akan dipimpin oleh otorita.

"Mengapa otorita, karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini dengan ugal-ugalan," ucap Faisal.

Lebih lanjut Faisal bicara tentang pemerintah yang sudah bagi-bagi `rezeki`. Ekonom Universitas Indonesia itu menyinggung sejumlah sosok yang disebut terlibat proyek besar ibu kota baru.

Yang pertama disebutkan adalah politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Ia dikatakan oleh Faisal dapat `rezeki` pengadaan air bersih di ibu kota baru.

Sementara itu, kakak Hashim, Prabowo Subianto, dan pengusaha Sukanto Tanoto adalah pihak yang disebut mengelola lahan ibu kota baru.

Tak sampai di situ, nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga tak ketinggalan. "Kemudian ada lagi lubang-lubang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Pandjaitan, dianggap sudah tidak ada tuh. Harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah, ini jadinya ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga," papar Faisal.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar