Jokowi Ditelepon PM Kamboja Hun Sen, Apa yang Dibicarakan?

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa posisi Indonesia pada implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk stabilisasi dan demokrasi Myanmar tidak berubah. Jokowi juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Myanmar tetap diberikan tanpa diskriminasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Joko Widodo dalam unggahan di akun Twitter @jokowi pada Sabtu (22/1/2022). Jokowi mengaku mendapat panggilan telepon dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang baru kembali dari Myanmar.

"Menerima telepon dari PM Hun Sen (21/1/2022). Dia memberi pengarahan kepada saya tentang kunjungannya ke Myanmar dan saya menegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya penerapan Five-Point Consensus (5PC)," kata Jokowi.

"Saya juga menggarisbawahi bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam asosiasi negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) mendorong implementasi lima butir konsensus untuk stabilisasi dan demokrasi Myanmar.

Konsensus ini muncul setelah tahun 2021, terjadi krisis politik di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer terhadap pemerintahan demokratis. Guna mengatasi krisis tersebut, para pemimpin ASEAN mengadakan ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Jakarta pada 24 April 2021, dan berhasil menyepakati Five-Point Consensus (5PC).

"Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta pada April 2021 dan menghasilkan Five-Point Consensus," kata Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2022, 6 Januari silam.

Konsensus sebanyak 5 butir atau 5PC ini menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Namun demikian, hingga saat ini belum semua poin dalam 5PC dilaksanakan.

Limakonsesus itu adalah Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Retno melanjutkan guna membantu mengatasi situasi kemanusiaan di Myanmar, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan pada September 2021 sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN.

"Safety and well-being rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia," kata Retno.

Posisi Indonesia ini berseberangan dengan Pemerintah Kamboja yang diketahui mendukung junta militer Myanmar.

Seperti yang diketahui, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Jumat (7/1) menemui junta militer Myanmar. Kedatangannya diprotes oleh kubu anti-militer karena khawatir akan semakin melegitimasi kepemimpinan junta.

Hun Sen menjadi pemimpin negara pertama yang berkunjung ke Myanmar sejak militer melakukan kudeta kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Akibat kudeta ini, Myanmar dilanda demo dan bentrok besar-besaran.