Pigai: Akibat Kata Nusantara, Banyak Orang Dibunuh di Papua!

Jum'at, 21/01/2022 06:11 WIB
Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai (Repelita.com)

Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai (Repelita.com)

Jakarta, law-justice.co - Pegiat HAM yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menyebut banyak orang di Papua mati bunuh akibat kata ‘Nusantara’.

Dia pun mengaku pernah menulis sebuah artikel ilmiah soal hal itu pada 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Mantan Komisioner Komnas HAM itu lewat cuitannya di Twitter, seperti dilihat pada Kamis 20 Januari 2021.

Dalam narasi cuitannya itu, Pigai mengaku pernah menulis artikel ilmiah soal Nusantara. Menurutnya, akibat kata itu banyak orang di Papua mati dibunuh.

“2020 Saya sudah nulis artikel ilmiah soal “NUSANTARA”. Di Papua banyak orang dibunuh MATI akibat kata “NUSANTARA”,” cuit Natalius Pigai.

Selain itu, dalam artikel ilmiahnya tersebut Pigai juga menuliskan soal kata Nusantara yang menurutnya menjadi pagar pemisah antar suku.

Lewat kutipannya di artikel itu, Natalius Pigai menyebut kata Nusantara itu merupakan pagar pemisah, disintegratif, separatis dan segregatif antara suku Jawa Hindu dengan suku-suku lainnya dan juga Islam.

“‘Nusantara itu pagar pemisah, disintegratif, separatis dan segregatif antara Jawa Hinduism dan Suku-suku lain dan juga Islam’. Ini kutipan lain di tulisan saya 2020. jokowi,” tuturnya.

Diketahui, kata Nusantara belakangan ini menjadi perhatian publik usai istilah itu resmi menjadi nama Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menggantikan Jakarta.

Terkait hal itu, Natalius Pigai pun mengkritik ide penamaan Ibu Kota Negara memakai sebutan Nusantara itu.

Menurutnya, penamaan Nusantara pada IKN di Kaltim dengan alasan familiar di telinga masyarakat merupakan keputusan yang dangkal.

“Ibu Kota diberi nama Nusantara dengan alibi istilah itu dikenal orang banyak? Dangkal!,” tegasnya.

Menurut Natalius, penamaan IKN haruslah memiliki landasan yang kuat dan diukur dengan banyak asas dan perspektif.

“Harus diukur banyak asas (utilitas dll) dan perspektif (pilosopi, histori dll),” jelasnya.

Kecuali, kata Natalius Pigai, jika istilah Nusantara itu merupakan keinginan pemerintah Jokowi untuk membangun imajinasi politik sektarian.

“Kecuali jika penguasa mau bangun imajinasi politik sektarian atau segregatif. jokowi,” ujarnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar