Rp178 T untuk Buat IKN, Tapi 171 Kecamatan di RI Belum Punya Puskesmas

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membeberkan fakta  bahwa sebanyak 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) akibat pengaruh pemekaran wilayah.

"Yang paling banyak di Papua. Dulu sebenarnya satu kecamatan sudah punya satu puskesmas, karena adanya pemekaran wilayah dari satu kecamatan menjadi tiga bahkan empat kecamatan, maka sekarang tidak ada puskesmasnya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir saat menyampaikan sambutan dalam pramuktamar pertama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) secara virtual yang diikuti dari YouTube MEDI Official di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dia mengatakan pemerintah telah merencanakan pembangunan 67 Puskesmas baru pada tahun ini untuk menutup kekurangan tersebut.

"Paling banyak kita bangun di Papua," katanya.

Kemenkes menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia akan memenuhi fasilitas Puskesmas minimal satu unit.

"Target kita adalah satu kecamatan ada satu puskesmas," katanya.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, mampukah pemerintah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang akan menempati puskesmas baru tersebut.

"Kenyataannya SDM itu masih masalah. Ini minta tolong ke teman-teman dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bisa diangkat dalam mmmuktamar," katanya.

Dia mengatakan puskesmas termasuk dalam layanan primer yang masuk dalam program prioritas reformasi kesehatan di Indonesia.

Dia mengatakan seluruh Puskesmas di Indonesia akan dikembalikan fungsinya sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat dengan memperbanyak kegiatan promotif dan preventif.

"Kalau selama ini Puskesmas banyak berperan sebagai rumah sakit kecil, ke depan akan lebih banyak fungsi promosi dan preventif. Kuratifnya kita kurangi jadi 30 persen dan 70 persen adalah promotif dan preventif. Kuratifnya kita redistribusi kepada klinik swasta utama dan pratama dan praktik perorangan agar beban di Puskesmas berkurang," katanya.

Ironisnya, fakta ratusan kecamatan belum punya Puskesmas terjadi di tengah isu gencarnya pembangunan Ibu Kota Baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menggunakan sebagian dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tahap awal.

Adapun dana yang digunakan mencapai Rp178,3 triliun yang masuk dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi.