KSP Bocorkan Tokoh yang Cocok Pimpin Ibu Kota Baru

Kamis, 20/01/2022 00:03 WIB
KSP Bocorkan Tokoh yang Cocok Pimpin Ibu Kota Baru  foto:bernas.id

KSP Bocorkan Tokoh yang Cocok Pimpin Ibu Kota Baru foto:bernas.id

law-justice.co -  


Pemerintah berencana menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana awal yang akan digunakan sebesar Rp178,3 triliun yang berasal dari kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani .


Pemerintah akan melihat kesiapan kementerian dan lembaga, kemampuan eksekusi, dan dampak ekonomi yang paling optimal dalam penggunaan dana sebesar Rp178,3 triliun tersebut. Hal itu untuk menentukan prioritas penggunaannya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan saat ini yang menjadi fokus utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru adalah otoritanya. Dia memastikan kualifikasi kepala otorita juga akan menjadi pembahasan pemerintah.

 

Wandy menegaskan pemilihan kepala otorita menjadi hak prerogatif presiden. “Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya itu jadi poin plus.

Tapi bagaimana pun juga presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu,” katanya, Rabu (19/1/2022).

Diberitakan bahwa  untuk Bangun IKN, Sri Mulyani Akan Pakai Rp178,3 Triliun dari Dana PEN

Wandy menilai, presiden akan menerima masukan dari berbagai kalangan terkait dengan sosok yang akan memimpin Ibu Kota Nusantara. “Pertimbangan presiden bisa dari mana saja termasuk dari apa yang berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada presiden,” ungkapnya.

UU IKN Disahkan, isinya semua Kementerian dan Lembaga Negara Pindah ke Kaltim

Seperti diketahui kemarin DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU IKN. D imana IKN akan dipimpin oleh seorang kepala otorita. Dita angga

Adapun RUU IKN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas di DPR. RUU IKN akan dibahas di tingkat legislator setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan surat presiden atau Surpres Draf RUU IKN.

 

(Patia\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar