Penerimaan Pajak Naik, Pegawai Pajak Teriak `Bonus` nya Belum Cair

Jakarta, law-justice.co - Penerimaan pajak tahun lalu mencatatkan kinerja yang positif. Dimana penerimaan tembus 100% yakni Rp 1.277,5 triliun dari target Rp 1.229,6 triliun.

Ini adalah capaian pemecah rekor setelah 12 tahun tak pernah capai target. Terakhir, realisasi penerimaan pajak tembus target pada tahun 2008 silam.

Dengan kinerja ini, maka Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun meminta pemerintah memberikan insentif atau bonus bagi PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebab, hingga saat ini belum ada bonus yang diberikan atas kinerja mereka.

"Kan teman-teman ini sudah berikan apresiasi penerimaan DJP. Kita minta IPK, imbalan prestasi kerjanya dibayar itu pak," ujarnya dalam ruang rapat komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Dalam rapat kerja ini, ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan juga Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo serta jajaran eselon I Kementerian Keuangan lainnya.

Apalagi menurutnya sudah lama pemerintah tidak memberikan bonus kepada pegawai dilingkungan DJP. Padahal selama ini sudah bekerja keras.

"IPK nya DJP kan sudah lama nggak dibayar tuh pak, karena bagaimana pun juga mereka harus berikan apresisasi. Insentif mereka lama nggak dibayar pak," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Suahasil menyebutkan Dirjen Pajak akan segera menyusun dan menyiapkan anggaran pemberian bonus kepada PNS DJP. Jika tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan DJP maka bisa menggeser dana yang ada di Bendahara Umum Negara (BUN).

"Kalau geser dari BUN biasanya sudah ada tata kelolanya termasuk IPK-nya pak Suryo dan teman-teman tuh biasanya diambil dari BUN. Kita mau bilang IPK-nya tuh harusnya di anggarkan yang bener gitu lho. Jadi bukan hanya muncul tiba-tiba. Jadi pak Suryo sekarang sedang melakukan penata kelolaan yang baik terhadap IPK tersebut," jawab Suahasil.