Paksa Enembe, Pigai Tuding Menteri Jokowi Ganggu Stabilitas di Papua

Jakarta, law-justice.co - Demokrasi dan stabilitas Papua tengah diganggu oleh oknum menteri Jokowi. Hal itu disampaikan oleh aktivis HAM, Natalius Pigai setelah mengetahui ada anka buah Presiden Jokowi yang melakukan tindakan-tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan Jubi terkait cuitannya di akun Twiternya beberapa hari lalu. “Ada kecenderungan ke situ,” katanya.

Ia mencontohkan perjalanan dua menteri ke Papua pada 13 Desember 2021. Dua menteri yang tidak disebutkan nama itu, menurut Natalius, menggunakan pesawat jet pribadi , bertemu gubernur Papua di kediaman pribadi Gubernur Papua, Lukas Enembe di Yoka (Koya).

“Mereka datang di luar tugas kedinasan, pesan-pesan pribadi yang cenderung merusak demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas Papua,”ujarnya.

Kata dia, kalau dua menteri datang ke Papua demi kepentingan bangsa dan negara, seharusnya mereka datang secara resmi dan diumumkan publik atau rakyat Papua sebagai penerima manfaat dari kebijakan.

“Namun kalau diam-diam, tidak formal?. Mereka bukan melobi kepala suku atau tokoh informal, mereka datang kepada pejabat negara resmi. Itu tidak mencerminkan negarawan,”tegasnya.

Kata dia, semua komponen bangsa mestinya mengkritisi perjalanan menteri secara diam-diam itu. Apakah benar ada kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari agenda tidak resmi pertemuan itu. “Nah itu yang perlu dikritisi semua komponen bangsa,”katanya.

Ketika ditelusuri jejak digital, Natalius Pigai membuat satu cuitan terkait kunjungan dua menteri itu ke Papua di akun twiternya. Sambil mengutip data BPS 2021, Pigai mengatakan pertumbuhan investasi terus menurutnya.

Katanya, pada 2018, pertumbuhan investasi ada pada angka 29 307,91 jt USD menjadi 28208,76 juta USD pada 2019 dan terus menurun menjadi 28666,30 juta USD pada 2020. Dia menialia itu terjadi akibat para menterinya sibuk mengurus politik.

“Menterinya berpolitik terus, naik jet di luar TUPOKSI paksa Gubernur yang sedang sakit soal suksesi di Papua. Cara-cara perusak demokrasi dan kestabilan wilayah,”ungkapnya di akun twiternya.

Ada informasi beredar dua menteri presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, Kepala badan kordinasi penanaman Modal bertemu Gubernur Papua. Keduanya memaksa gubernur Papua menunjuk Paulus Waterpau menjadi wakilnya dan menyetujui pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi.

“Selain memaksa PW Jadi wagub, mereka juga tekan gub supaya akui kebijakan pemekaran provinsi Papua,”demikian pesan yang beredar di kalangan orang Papua, yang terima jurnalis Jubi, Senin (16/01/2022).

Elpius Hugi, mantan sekretaris Pribadi Gubernur Papua, penulis Buku “Jatuh bangun Lukas Enembe” yang kini menjabat kepala Biro Umum dan Protokol pemerintah Provinsi Papua mengatakan informasi yang beredar itu benar adanya. “Benar,”ungkap Elpius Hugi menjawab pertanyaan jurnalis Jubi, Selasa (18/1/2022).