IKN akan Jadi Beijing Baru Jika Ahok yang Pimpin

Rabu, 19/01/2022 12:54 WIB
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kompas)

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kompas)

Jakarta, law-justice.co - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi pernbincangan setelah RUU IKN disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang. Hal itu terkait Ahok yang akan menjadi sebagai Kepala Otorita IKN.

Terkait hal itu, prediksi ekonom senior, Rizal Ramli soal Ibukota Negara (IKN) berubah menjadi Beijing baru akan semakin nyata. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengingatkan bahwa sosok Ahok masih menyimpan trauma bagi warga DKI Jakarta. Sebab, tidak jarang warga yang datang untuk mengadu ke Ahok saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta justru mendapat makian.

Trauma ini akan membuat masyarakat enggan datang atau menetap di ibukota baru yang akan diberi nama Nusantara itu.

Akhirnya, sebagaimana prediksi Rizal Ramli, yang datang ke Penajam Paser Utara adalah orang-orang dari Republik Rakyat China. Sebab perusahaan BUMN dari negeri Tirai Bambu yang paling memungkinkan untuk membangun properti di sana di saat ekonomi global kolaps karena pandemi Covid-19.

"Jadi kalau Ahok jadi Kepala Otorita IKN, maka kecurigaan Bang Rizal Ramli IKN bisa berubah menjadi "Beijing baru" makin nyata," ujar Muslim, Rabu (19/1).

Lebih lanjut, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini mengurai bahwa pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mempunyai urgensi, apalagi di tengah kesulitan pandemi Covid-19. Dia pun bertanya-tanya soal siapa yang berkepentingan atas pemindahan ibukota ini.

"Apakah IKN ini memang sudah sangat mendesak untuk segera dibangun? Apakah IKN bukan proyek para oligarki-pemodal-penguasa saat ini? Coba siapa pemilik lahan? Proyek ini di bangun pakai dana apa? Siapa yang di untungkan dalam proyek IKN ini?" heran Muslim.

Muslim curiga adanya ambisi terhadap proyek IKN, padahal Indonesia dalam bayang-bayang ancaman kebangkrutan keuangan negara.

"Tidak kah IKN ini akan jadi rumah hantu dan beban negara di masa mendatang? Seperti Bandara Kertajati dan sebagainya?" pungkas Muslim.

Secara hitung-hitungan ekonomi, Rizal Ramlu menjelaskan bahwa memindahkan apa yang sudah ada di DKI Jakarta akan sulit. Bahkan, untuk kalangan bisnis properti besar sekalipun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur ini yakin pengusaha properti akan lebih meraup keuntungan dengan mengelola modal untuk membangun kota-kota baru di Jawa.

“Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real estate di Kalimantan Timur kecuali dipaksa, karena mereka lebih diuntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di Pulau Jawa,” jelasnya.

Mantan Menko Kemaritiman ini memprediksi, hanya perusahaan China yang berani menanam modal di IKN baru. Hanya saja, pertanyaan tentang siapa penduduk di IKN baru muncul dalam benak publik.

“Nah yang tertarik untuk itu ya BUMN China, untuk beli tanah di situ (Kalimantan Timur), bangun ibu kota baru, tapi penghuninya siapa itu nanti, rakyat nggak mau pindah ke situ,” tegas Rizal Ramli.

"Penghuninya ngundang lagi dari RRC buat jadi penduduk di situ, (Kalimantan Timur) bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota "Beijing baru", bukan ibu kota Indonesia baru,” tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar