Mesti Ditelusuri Siapa Arahkan Mahfud Sudutkan Ryamizard Ryacudu

Jakarta, law-justice.co - Pakar Pertahanan dan Militer dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Dr Connie Rahakundinie Bakrie, mendesak dilakukan penelusuran soal siapa yang memberi arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan dan Hak Azasi Manusia, Mahfud MD, menyudutkan mantan Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Hal itu dikemukakan Connie Rahakundini Bakrie, Senin, 17 Januari 2022, menanggapi statemen Mahfud MD secara tidak langsung menyalahkan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Indonesia, 2014 – 2019, tentang penyewaan satelit militer yang beroptensi merugikan keuangan negara hampir Rp1 triliun.

“Pertanyaannya: mengapa dan siapa yang mengarahkan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan dan Hak Azasi Manusia, memberikan pernyataan mengejutkan dan berpotensi mencoreng nama baik dan kehormatan mantan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bersama jajaran Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Pengadaan terkait?” tanya Connie seperti melansir dio-tv.com.

“Catat! Ada 260 meeting tingkat kabinet, kementerian lintas Kemenerian/Lembaga sejak Juni 2015 hingga September 2021, tentang hal ini.”

“Ada 260 meeting dengan notulensi lengkap! Apa namanya kalau bukan lepas tangan dari sebuah komitmen nasional yang telah disepakati bukan saja Presiden, tapi telah disetujui Komidisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Keuangan,” lanjut Connie Rahakundinie.

Connie Rahakundini Bakrie meminta Pejabat Negara terkait terlebih dahulu mempelajari masalah dari isu ini sebelum ramai menuduh ada dugaan korupsi.

“Beberapa tokoh pemimpin negeri ini perlu pencerahan akan perlunya common sense dan so called “nurani ” sebelum bertindak, bersikap, dan berucap. Barbaric sekali ramai-ramai menuduh telah terjadi korupsi tanpa tahu riwayat hal ihwal case ini,” kata Connie Rakakundinie Bakrie.

Proyek pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur di tahun 2015 menuai polemic, mengingatkan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara seharusnya tetap setia pada kepentingan nasional yang melatarbelakangi rencana proyek tersebut dan tidak bersikap lempar bola sembunyi tangan.

“Dan sibuk mencari kambing hitam untuk dikembangkan,” kata Connie Rahakundini Bakrie.

Connie Rahakundini Bakrie tidak yakin bahwa permasalahan ini tidak diketahui stakeholder terkait saat itu.

Connie Rahakundini Bakrie menyesalkan pernyataan Menteri Koordiantor Politik Hukum Keamanan dan Hak Azasi Manusia, Mahfud MD, malah menyalahkan petinggi Kementerian Pertahanan periode 2014 – 2019.

“Argumentasi Mahfud yang menyalahkan beberapa petinggi Kemementerian Pertahanan menandatangani kontrak, tanpa adanya anggaran itu bisa dibandingkan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang juga anggarannya tidak ada sebesar yang dibutuhkan. Tapi proses Ibu Kota Negara, tetap berjalan dan segera di-undang-undang-kan,” ujar Connie Rahakundini Bakrie.

Hal lain yang membuat Connie bingung adalah mengapa tagihan satelit sekitar Rp1 triliun diputuskan tidak dibayarkan dan malah mencoreng nama pemerintah.

Connie Rahakundini Bakrie, kembali membandingkan proyek ini dengan proyek pemindahan Ibu Kota Negara Baru yang anggarannya jauh lebih besar dan tetap dijalankan hingga hari ini.

“Sementara Ibu Kota Negara yang anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, malah hampir ribuan triliun rupiah, tetap dijalankan padahal satelit ini adalah strategis, aspek yang berhubungan dengan national interest Indonesia ke depan,” tegas Connie Rahakundini Bakrie.

Connie Rahakundunii Bakrie menyoroti surat terkait proyek satelit Kementerian Pertahanan yang telah ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam surat, pada salah satu poin dijelaskan proyek berjalan berdasarkan persetujuan Presiden Indonesia, Joko Widodo.