Kata DPR soal Pembahasan RUU IKN yang Dinilai Tergesa-gesa

Selasa, 18/01/2022 13:29 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (indonesiainside.id)

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (indonesiainside.id)

Jakarta, law-justice.co - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dinilai terlalu tergesa-gesa. Namun, hal itu dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengatakan pembahasan RUU IKN tesebut dilakukan secara efisien. Menurutnya, selama masa reses, Panitia Khusus (Pansus) tetap bekerja membahas RUU IKN tersebut.

"Sebenarnya pembahasan RUU IKN tidak terlalu tergesa-gesa, namun dilakukan dengan efisien, nanti RUU TPKS seperti itu. (Pansus RUU) selama masa reses tetap bekerja," kata Sufmi Dasco.

Pembahasan terhadap RUU IKN dinilainya sudah dilakukan dengan dinamis. Bahkan menurutnya, RUU IKN itu dibahas secara mendalam dari satu pasal ke pasal lainnya. Hal ini mengingat, dalam pembahasannya masih ada perdebatan.

Sufmi Dasco menjelaskan soal catatan dari Fraksi PKS yang menyebutnya inkonstitusional konsep otorita sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Negara.

Menurutnya, hal itu sudah dibahas dan menemukan hasil yang sudah pula diputuskan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN pada Selasa, 18 Januari 2022.

"Untuk substansi lebih lanjut sebaiknya bisa dilihat oleh masyarakat setelah RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang," katanya.

Diketahui, pembahasan RUU IKN saat ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada Selasa, 18 Januari 2022. Hal itu mengingat dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN DPR RI bersama pemerintah serta DPD RI telah menyetujui pembahasan ibu kota negara ini diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, pembahasan RUU IKN ini telah dilakukan dengan konsentrasi tinggi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Tak hanya itu, dia juga menyebut pihaknya telah melakukan konsultasi kepada publik, misalnya dengan mendatangi kampus dan menerima aspirasi dari masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar