Respons Tegas Pelapor Anak Jokowi ke KPK saat Diingatkan Moeldoko

Jakarta, law-justice.co - Peringatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terkait pelaporan dua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke KPK direpons tegas oleh Ubedilah Badrun. Pria yang melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep itu mengatakan orang-orang yang ingin menjadi pejabat publik harus memahami publik etis.

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menambahkan, pemahaman publik etis tersebut berkaitan dengan bagaimana pejabat menghadirkan good governments, karena penting menjaganya. Sementara itu, terkait dengan laporannya ke KPK, karena mereka terlibat dengan perusahaan bermasalah.

Perusahaan PT SM disebutnya bermasalah dalam kasus lingkungan, di mana mereka dituntut Rp7,9 triliun, tetapi ketika di MA hanya terkena Rp78 miliar. Sedangkan Gibran dan Kaesang ternyata ditemukannya memiliki perusahaan bersama dengan anak petinggi PT SM.

Dia menyampaikan, jika berasumsi anak petinggi itu ingin bekerja sama dengan anak presiden, seharusnya dua putra Presiden Jokowi ini melakukan pengecekan.

"Kalau anak presiden itu punya pemahaman tentang publik etis, dia mesti ngecek siapa AP ini," ucapnya.

Menurutnya sangat perlu mencari tahu anak siapa AP, dan secara etis seharusnya menolak ketika menemukan dia anak dari petinggi yang perusahaannya bermasalah.

"Tapi ini sepertinya berjalan begitu saja, "menikmati itu", karena kemudian ada firma Ventura," tuturnya, menambahkan firma ini memberikan suntikan penyuntikan modal dan juga jejaring ke PT SM.

Di sisi lain, Ubedilah melanjutkan, petinggi PT SM yang anaknya bekerja sama dengan kedua putra Jokowi ini menjadi duta besar.

"Itu kan ada sesuatu. Kita tidak menuduh, tapi presiden itu kan punya tugas kewajiban," katanya mengingatkan sumpah Jokowi saat awal menjabat, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Youtube Realita TV.

Sebab itu, dia menilai bukan hal yang aneh jika pada akhirnya mengambil langkah hukum terkait kasus tersebut.

"Hati-hati loh anak pejabat itu masuk ke ranah bisnis, kalau itu kemudian memicu pertanyaan publik ya harus siap-siap dipertanyakan. Bahkan bisa berperkara," tutupnya.