Wakil Rakyat Justru Jadi Wakil Parpol, Fahri Hamzah: Harus Dilawan!

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyuarakan perlawanan pada pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan politik. Fahri bahkan mengusulkan reformasi politik di ranah legislatif.

Fahri mengatakan sebagai anggota DPR harus menjadi wakil rakyat bukan justru sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.

"Ini yang repot ini. Karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan," ujar Fahri dalam diskusi bertajuk `Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?`, Rabu (12/1/2022).

"Karena ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," Fahri menambahkan.

Eks politikus PKS menilai situasi di parlemen mencemaskan lantaran tidak nampak fungsinya. Itu sebabnya ia mengusulkan fraksi di DPR dihapus.

"Kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini (menghapus fraksi di DPR) diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan," kata dia.

"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," sambungnya.

Lebih lanjut, Fahri menilai tugas DPR justru tak nampak lantaran adanya stir oleh sekelompok orang di balik layar. Namun tak diketahui orang itu siapa, tetapi yang jelas menurutnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan bisa menginvasi judikatif.

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi dilakukan," ungkapnya.

Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi.

"Saya sering dengan mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter dalam tradisi komunis dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu partai politik adalah negara itu sendiri. partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik," tuturnya.