Megawati Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Rabu, 12/01/2022 16:14 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo (Tangkapan Layar IG @presidenmegawati)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo (Tangkapan Layar IG @presidenmegawati)

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Kata dia, PDIP tegas patuh terhadap konstitusi bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Jadi itu sikap yang sangat jelas ketika Ibu Mega menjadi presiden beliau mampu menjalankan pemilu yang demokratis yang pertama," ujar Hasto dalam diskusi di siaran televisi, dikutip pada Rabu (12/1).

Hasto menuturkan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden karena telah jelas diatur dalam UUD 1945. PDIP mendukung masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode.

"Jadi memang tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden karena konstitusi telah mengatur dengan tegas sangat-sangat tegas dua periode," ujarnya.

Saat ini, ada pekerjaan rumah di tengah pandemi untuk menyiapkan Pemilu 2024 agar dijalankan dengan sebaiknya. Sebab hal itu merupakan perintah konstitusi.

"Yang kita lakukan sebagai pekerjaan rumah di tengah pandemi ini bagaimana pemilu 2024 harus dijalankan sebaik-baiknya dan itulah mekanisme secara periodik dijalankan sebagai perintah konstitusi," tegas Hasto.

Sebelumnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim para pelaku dunia usaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan. Hal tersebut disampaikan Bahlil menanggapi terkait hasil survei Indikator Politik yang memperlihatkan bahwa dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebanyak 33,3 persen.

"Kalau kita mendengar dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu (9/1).

Dia beralasan lantaran para pelaku usaha baru selesai menghadapi persoalan kesehatan. Kemudian saat ini dunia usaha sedang meningkat, namun ditimpa dengan persoalan politik.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar