Luhut Batalkan Larangan Ekspor Batubara Bukti Jokowi Tak Berwibawa

Rabu, 12/01/2022 15:02 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Panjaitan (Karna.id)

Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Panjaitan (Karna.id)

Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor batubara.

Keputusan itu diambil Luhut setelah melakukan rapat maraton dengan beberapa pihak. Ekspor batubara akan kembali dibuka secara bertahap mulai Rabu (12/1).

Menanggapi itu, Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti berpendapat, pembatalan kebijakan yang diambil Jokowi dan dibatalkan Luhut memberikan kesan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak memiliki wibawa.

Sebab kata dia, sebulan lalu yang memutuskan larangan ekspor batubara adalah Presiden Joko Widodo.

Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.

"Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta," demikian pendapat Haris, Selasa (11/1)

Terkaut ancaman krisis pasokan batubara, Haris melihat ada beberapa menteri yang seharusnya dipecat oleh Jokowi. Beberapa menteri itu antara lain: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Erick cuci tangan mencopot Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra. PLN Batubara dikambinghitamkan LBP," tandas Haris.

Pemerintah sebelumnya melakukan pelarangan ekspor batubara hingga akhir Januari 2022. Keputusan larangan itu, salah satu tujuannya adalah menjawab kekhawatiran ancoman pasokan batubara.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar