Berhubungan dengan Israel Ditolak Menlu, Begini Sikap Muhammadiyah

Sabtu, 08/01/2022 17:52 WIB
Menlu AS, Antony Blinken, dan Menlu Retno Marsudi disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel saat mereka bertemu di Jakarta pekan lalu. (Reuters/Pool)

Menlu AS, Antony Blinken, dan Menlu Retno Marsudi disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel saat mereka bertemu di Jakarta pekan lalu. (Reuters/Pool)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjalin kerja sama dengan Israel. Dia mengatakan akan selalu mendukung Palestina.

Hal itu untuk merespons perneyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken yang mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia saat mengunjungi Jakarta, bulan lalu. Isu itu disampaikan Blinken saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, mengatakan Menlu Retno menyampaikan bahwa posisi Indonesia konsisten akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. PP Muhammadiyah mendukung sikap Menlu Retno. Dukungan terhadap Palestina, dinilai bentuk sikap RI yang antipenjajahan sebagaimana amanat konstitusi.

"Sikap Menlu Indonesia sudah benar dan kita dukung sikap menlu seperti itu tetap konsisten antipenjajahan sebagai amanat dari UUD `45," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, lewat pesan singkat, Sabtu (8/1/2022).

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo. Dia mengatakan Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Secara prinsip sikap Indonesia tidak berubah sejak awal terkait dukungan kemerdekaan Palestina. Sehingga upaya apapun dari berbagai pihak untuk mengakui Israel, haruslah memperhatikan sikap Indonesia tersebut, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945," ucap Trisno.

Dia mengatakan sikap Menlu Retno yang disampaikan kepada Menlu AS sudah tepat dengan pandangan Indonesia.

"Apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi adalah sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap dukungan kemerdekaan Palestina," imbuhnya.

Menlu AS Antony Blinken mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember 2021. Antony dikabarkan menyinggung normalisasi hubungan Israel dan Indonesia.

Hal itu disampaikan laporan media-media massa Israel pada Kamis (23/12) dengan bersumber dari kalangan pejabat negara mereka. Namun para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada langkah seperti itu dalam waktu dekat.

Saat berkunjung ke Jakarta, Blinken disebut menyinggung gagasan apakah Indonesia bisa bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia termasuk negara yang coba dibawa oleh pemerintahan Donald Trump ke dalam Kesepakatan Abraham, meskipun negosiasi terhenti pada saat masa jabatan Trump berakhir.

Kesepakatan Abraham adalah perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang hingga saat itu tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan berusaha untuk mempertahankan status quo. Pemerintahan Donald Trump mempelopori pembicaraan, yang berpuncak pada kesepakatan antara Israel dan empat negara lain.

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, membenarkan soal isu normalisasi hubungan Israel-RI yang disinggung dalam pertemuan itu.

"Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta," ujar Faizasyah lewat pesan tertulis kepada BBC News Indonesia Jumat (24/12).

Faizasyah juga menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Menlu RI, "sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan."

Isu kemungkinan normalisasi hubungan Israel dan Indonesia bukan kali ini saja diangkat oleh media massa, terutama dari Israel.

Pada Desember 2020 lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak laporan sejumlah media bahwa "Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat".

Kemudian pada 2016 lalu, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely dikabarkan mengatakan Indonesia memiliki `hubungan diplomatik rahasia` dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.

Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas menegaskan tidak ada `pertemuan rahasia` dengan pejabat senior Israel terkait kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Ramallah.

Selama ini Indonesia menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel selama negara itu tidak mengakui kedaulatan Palestina.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar