Soal Cuitan Ferdinand, Staf Ahli Menkominfo: Tidak Masuk UU ITE!

Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri meningkatkan status perkara kasus ujaran kebencian berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang diduga dilakukan Ferdinand Hutahaean ke tahap penyidikan.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menkominfo, yang juga mantan Ketua Subtim I Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Prof Henry Subiakto menilai cuitan mantan Politisi Partai Demokrat tersebut tak termasuk dalam kategori pelanggaran UU ITE.

"Kalau saya sebagai yang memberikan keterangan ahli, jelas tidak masuk UU ITE, sangat tidak masuk UU ITE. Saya pernah jadi Ketua Panja Undang-undang ITE dan pedoman, tidak masuk di UU itu di Pasal 28 ayat 2," ujar Henri dalam program Dua Sisi TV One.

Henri mengatakan yang dianggap sebagai melanggar UU ITE yakni ada unsur mengajak atau memprovokasi orang. Menurut Henri, tak ada kata-kata mengajak atau memprovokasi orang di cuitan Ferdinand.

"Sebenarnya itu ada mensiarkan di situ, di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) kita tulis bahwa sebagai menyebarkan kebencian dan permusuhan. Itu bukan hanya saya nggak suka atau berpendapat, bukan seperti itu tapi ada makna dalam Bahasa Indonesia ataupun dalam komunikasi yang tidak harus tersirat dan tidak harus tersurat itu," kata Henry.

"Memang maknanya adalah ngajak, memprovokasi. Tidak ada kata-kata "ayo ayo" bukan begitu, mengajak itu bisa jadi dalam kata kata verbal maupum non verbal, ini pakai ahli bahasa dan komunikasi untuk ke sana. Menurut saya tidak mengajak (provokasi)," sambungnya.

Ia juga menyebut, dalam cuitan Ferdinand, tak ada unsur kebencian yang mengandung SARA atau kebencian terhadap kelompok tertentu.

"Dikatakan, kebencian pada kelompok atau sara begitu ya atau kelompok tertentu, kelompok yang mana itu juga tidak jelas," tuturnya.

Hendri menjelaskan, dalam UU ITE Pasal 28 ayat 2 disebutkan pelanggaran UU ITE ada unsur mengajak atau memprovokasi. Namun, ia tak melihat ada unsur mengajak atau memprovokasi di cuitan Ferdinand.

"Pasal 28 ayat 2 clear sekali, bahwa yang dimaksud sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat di akses informasi elektronik atau informasi yang menyebarkan informasi untuk tujuan. Di pasal itu harus ada, mensiarkan atau memprovokasi kebencian itu," kata Henry.

"Pengertian memprovokasi itu mengajak orang, apakah itu mengajak orang? Jadi mengajak orang, makanya kenapa dilarang, Karena kalau orang sudah mengajak memusuhi atau membenci itu bisa memunculkan konflik , makanya dilarang supaya tidak terjadi konflik," sambungnya.

Karenanya Henry menilai cuitan Ferdinand sebagai pendapat yang diperbolehkan di dalam UU 1945. Pasalnya kata dia, tak ada unsur mengajak.

"Tapi kalau hanya sekedar "Tuhan saya Tuhan kamu", pendapat itu, kebebasan pendapat itu dalam Undang-undang Dasar 1945 itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah mengajak untuk membenci atau memusuhi orang tertentu atau golongan tertentu berdasarkan suku agama ras antar golongan yang berbeda," katanya

Untuk diketahui, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaporkan Ferdinand ke Bareskrim Polri pada Rabu (5/1/2022) sore. Eks Politisi Partai Demokrat itu dilaporkan atas dugaan kasus SARA yang menimbulkan keonaran.

Ketua Umum KNPI Haris Pratama dalam laporannya mempersangkakan Ferdinand dengan Pasal 45 Wyat 2 Juncto Pasal pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP.

Tagar #tangkapferdinand sempat ramai di lini masa media sosial Twitter. Hal ini diduga buntut kicauan Ferdinand yang dinilai mengandung unsur SARA.

Kekinian kasus ujaran kebencian berdasar SARA yang diduga dilakukan Ferdinand Hutahaean ke tahap penyidikan.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, berdasar hasil gelar perkara penyidik menyimpulkan telah menemukan adanya unsur pidana di balik pernyataan Ferdinand soal `Allahmu Lemah`.

"Hasil gelar perkara memutuskan menaikan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).