Awas Produk Deposito Bodong, Korban Baiknya Segera Lakukan Hal ini

Jum'at, 31/12/2021 18:10 WIB
Ilustrasi Deposito (Net)

Ilustrasi Deposito (Net)

Jakarta, law-justice.co - Investasi sejatinya merupakan cara membuat aset anda tetap bekerja meskipun anda sedang tidur, tapi hingga saat ini banyak juga yang malah tertipu janji manis bank, pada akhirnya bank melakukan pengingkaran saat nasabah ingin mencairkan hasil investasinya, lalu sudahkan anda mengenal jenis investasi apa yang tepat untuk anda dan menjamin kehidupan anda disaat anda membutuhkan?

Salah satu produk investasi yang banyak menjadi pilihan masyarakat di era modern adalah deposito. Produk investasi dari perbankan ini merupakan produk yang cukup laris manis dan digemari karena tingkat risikonya rendah, mudah dan lebih aman dibandingkan produk investasi di pasar modal seperti saham, reksa dana dan obligasi.

Iming-iming resiko terendah tak juga menjamin uang anda tersimpan dengan aman jika ada oknum bank yang sengaja menyalahgunakan kepercayaan nasabahnya.

 

Contoh Kasus Deposito Bodong

Nasib sedih menimpa janda lanjut usia (lansia) bernama Djusrah Elly Rochadi (80), bertahun-tahun menabung di deposito berharap agar di usia tua bisa lebih sejahtera, yang terjadi sebaliknya, Bank Danamon yang dipercaya mengelola dana pensiun justru tak mencairkan tanpa alasan yang jelas.

Usai sang suami wafat, hidup Nenek Djusrah tak tenang, tak seperti janji manis bank saat mencari nasabah, usia tua nenek Djusrah dibuat tak tenang oleh karena Bank Danamon.

Merasa sudah bekerja keras selama hidupnya, Nenek Djusrah tak patah arang, dimasa tuanya ia cuma tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya, agar masa tuanya lebih sejatera dan tentram, itulah mengapa selama masa produktif Djusrah dan sang suami bekerja keras menyiapkan masa tua dengan menabung.

Kuasa Hukum Nenek Djusrah, Okto Hendyansyah menyebutkan bahwa nenek Djusrah mengurus pencairan deposito selang setahun setelah sang suami wafat."Setelah suaminya wafat tanggal 3 Oktober 2018 lalu, Nenek Djusrah bulan Januari 2019 mengurus pencairan deposito untuk digunakan kelangsungan hidup beliau dihari tua, namun setelah mengurus cukup lama deposito tidak bisa cair," ujarnya kepada Law-Justice.co, Jumat (17/12/2021)

Okto mengungkap Nenek Djusrah dan Suaminya saat masih hidup juga sempat mengurus pencairan deposito tersebut."Pada tanggal 28 Januari 1994 bersama almarhum suaminya pergi ke Bank Danamon Cabang Sudirman Jl. Jend Sudirman, Jakarta Selatan untuk membuka deposito berjangka 3 bulan (28/01/94 - 28/04/94) kondisi roll over dengan jumlah USD. 307,378.93, jika dirupiahkan mencapai Rp.4,5 miliar dengan bunga berjalan sebesar Rp.12 Miliar. Kemudian mereka menerima bilyet deposito berjangka Seri DB No. 230900. Atas nama mereka berdua ( Djusrah Elly R dan suami)," ujarnya.

Akan tetapi yang didapat membuat sepasang lansia ini kaget, Bank Danamon justru mengirim surat yang membuat lansia ini sedih hingga jatuh sakit."Setelah suaminya wafat tanggal 3 Oktober 2018, Ibu Djusrah bulan Januari 2019 mengurus pencairan deposito untuk digunakan kelangsungan hidup beliau dihari tua . Namun setelah mengurus cukup lama deposito tidak bisa cair," jelasnya.

Lebih parahnya lagi, lanjut Okto, Bank Danamon tidak menyertakan alasan yang lengkap terkait deposito yang tertolak tersebut." Disurat tersebut Danamon tidak mensertakan alasan atau sebab mengapa deposito sudah tidak tercatat. Hal ini membuat Ibu Djusrah kaget, sedih, stress dan bingung karena tidak pernah mencairkan deposito tersebut yang memang diniatkan untuk simpanan hari tua. Sampai saat ini beliau masih simpan bilyet deposito asli dan dokumen-dokumen asli lainnya pendukung pembukaan deposito tersebut," ujarnya.

Okto menyebutkan, pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)."dilaporkan ke OJK. OJK menunjuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ( LAPS SJK) untuk memediasi namun Bank Danamon menolak. Saat ini sudah dilaporkan ke Ditkrimsus Polda Metro. Terlapor sudah diminta keterangan," Pungkasnya.

 

Tanggapan Bank

Bank Danamon memberi tanggapan atas pemberitaan Law-Justice.co soal kasus penipuan deposito Bank Danamon yang menimpa Lansia, Jumat (17/10/2021) lalu.

Sebelumnya, diberitakan Kasus yang menimpa janda lanjut usia (lansia) bernama Djusrah Elly Rochadi (80), bertahun-tahun menabung di deposito berharap agar di usia tua bisa lebih sejahtera, yang terjadi sebaliknya, Bank Danamon yang dipercaya mengelola dana pensiun justru tak mencairkan tanpa alasan yang jelas.

Melalui Kuasa Hukum Nenek Djusrah, Okto Hendyansyah menerangkan bahwa Pada tanggal 28 Januari 1994 bersama almarhum suaminya Drs. Rochadi Prajitno pergi ke Bank Danamon Cabang Sudirman Jl. Jend Sudirman, Jakarta Selatan untuk membuka deposito berjangka 3 bulan (28/01/94 - 28/04/94) kondisi roll over dengan jumlah USD. 307,378.93, jika dirupiahkan mencapai Rp.4,5 miliar dengan bunga berjalan sebesar Rp.12 Miliar. Kemudian mereka menerima bilyet deposito berjangka Seri DB No. 230900. Atas nama mereka berdua ( Djusrah Elly R / Rochadi)


Begini keterangan tertulis yang diterima redaksi Law-Justice.co dari pihak Bank Danamon yang dikirimkan menanggapi kasus tersebut, Selasa (21/12/2021):

Sehubungan dengan pengaduan yang disampaikan oleh Ibu Djusrah Elly Rochadi melalui redaksi law-justice.co, 17 Desember 2021 Keluhan dengan judul ”Danamon Tipu Nasabah, Deposito Miliaran Lansia ini Tak Bisa Dicairkan” dapat kami sampaikan bahwa pengaduan tersebut telah kami terima dan sedang dalam proses penanganan dengan menghubungi Ibu Djusrah Elly Rochadi secara langsung untuk menyelesaikan isu terkait.

Danamon terus berkomitmen untuk peduli dan membantu jutaan orang dalam mencapai kesejahteraan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabah dan mitra.

Demikian dapat kami sampaikan informasi ini, besar harapan kami redaksi dan pihak terkait dapat menerima surat ini sebagai tanggapan resmi dan klarifikasi Danamon terhadap surat yang dimuat. Atas perhatian dan kerjasama redaksi law-justice.co untuk memuat hak jawab ini, kami ucapkan terima kasih.

 

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Service Quality and Contact Center


Rio Franstedi
Contact Center Head

 

Upaya Hukum


Tindak Pidana Penipuan oleh Korporasi
Tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

  • R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penipu itu pekerjaannya (hal. 261):
  • Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
  • Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;


Membujuknya itu dengan memakai:
Nama palsu;
Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama ‘saimin’ dikatakan ‘zaimin’, tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi jika ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.

Keadaan palsu
Misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Akal cerdik (tipu muslihat); atau
Suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Karangan perkataan bohong;
Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, merupakan tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“PERMA 13/2016”).

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:
Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Anda menerangkan secara spesifik bahwa pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan), sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum sebagaimana pengertian Perseroan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menerangkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi yang mengutip Chidir Ali dalam bukunya Badan Hukum, dinyatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

Masih bersumber dari artikel yang sama, perbedaan pemidanaan korporasi dengan manusia sebagai subjek hukum adalah korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) PERMA 13/2016 juga mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.

Selanjutnya, sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut Pasal 25 ayat (1) PERMA 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.[2] Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[3]

Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi
Kerugian yang dialami oleh para investor yang telah menyerahkan uangnya dapat diminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi:

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Secara khusus, kami akan menjelaskan permohonan ganti rugi secara perdata.

Kami mengasumsikan bahwa jumlah korban yang menderita kerugian tidak hanya beberapa orang saja, melainkan meliputi banyak orang yang masing-masingnya telah membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak korporasi.

Oleh karenanya, permohonan ganti kerugian dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi atau cidera janji yang menimbulkan kewajiban bagi debitur (korporasi) untuk mengganti biaya kerugian akibat telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Permohonan ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action).

Gugatan Perwakilan
Pengertian dari gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA 1/2002”) adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Laras Susanti dalam artikel Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Pewakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Jurnal Mimbar Hukum mengutip pernyataan Mas Achmad Santosa, yaitu (hal. 348):

Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila:[4]
Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Selain memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat:[5]
Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Masih bersumber dari jurnal yang sama, Ujang Abdullah menyatakan persyaratan untuk gugatan kelompok, yaitu (hal. 350 – 351):
Numerosity, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class representation) yang mewakili selaku anggota kelompok (class action).
Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (class members).
Adequacy of Representation, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mewajibkan perwakilan kelas (class of representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

PERMA 1/2002 tidak mengatur jenis perkara yang dapat diajukan dengan gugatan perwakilan kelompok (hal. 357). Namun sepanjang gugatan memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan, maka majelis hakim mengesahkan dengan penetapan. Sementara jika tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan, majelis hakim akan mengeluarkan putusan (hal. 359).

Contoh Kasus
Sebagai contoh, melalui Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT, Pengadilan menilai bahwa gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan PERMA 1/2002 (hal. 84).

Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (hal. 87). Para Penggugat adalah nasabah dari sebuah bank perkreditan rakyat berbentuk badan usaha milik daerah (hal. 87). Bahwa Para Penggugat tidak dapat mengambil tabungan maupun simpanan berjangka, padahal simpanan tersebut merupakan hak Para Penggugat (hal. 87).

Pengadilan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat sebagian atas perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (hal. 54 & 107 – 108).

Pengadilan di antaranya menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka kepada Para Penggugat sebesar Rp3.807.200.000 dan mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp150.186.372 (hal. 108).

Dasar Hukum:


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT.

Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
Laras Susanti. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Pewakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30. No. 2, 2018.

[1] Pasal 4 PERMA 13/2016
[2] Pasal 25 ayat (2) PERMA 13/2016
[3] Pasal 25 ayat (3) PERMA 13/2016
[4] Pasal 2 PERMA 1/2002
[5] Pasal 3 PERMA 1/2002

 

Dikutip dari berbagai sumber

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar