Yahya Cholil Staquf Pastikan Tak Mau PBNU Jadi Alat Politik PKB

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tidak mau organisasinya dipakai sebagai alat politik partai politik apapun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Yahya mengatakan memang PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PBNU sebagai alat pemenangan PKB.

"Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB," kata Yahya dalam program Newsroom CNN Indonesia TV, Rabu (29/12) petang.

Meski demikian, Gus Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun mengaku ingin PBNU merangkul semua kelompok. NU, katanya, akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.

"Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf menyatakan tak mau PBNU terlibat sebagai peserta dalam kontestasi politik. Dia menegaskan tidak ingin ada pengurus PBNU yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Dia

"Saya bilang sejak awal saya ndak mau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Saya tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyanggah di 2024," kata Gus Yahya.