Terbongkar Rahasia Besar Xi Jinping `Sikat` Konglomerat China

Beijing, Tiongkok, law-justice.co - Pemerintah China saat ini melakukan manuver keras untuk memperkuat posisi Partai Komunisnya. Bahkan, Negeri Tirai Bambu itu tidak segan-segan untuk menindak pengusaha besar negara itu agar tidak menyaingi popularitas Partai Komunis dalam menjalankan sosialisme.

Mengutip Al Jazeera, dalam perkembangan ini, Beijing tidak segan-segan untuk melakukan penahanan terhadap beberapa pengusaha besar. Pada 2020 lalu, taipan properti yang juga dikenal dekat dengan pemerintahan partai komunis Ren Zhiqiang dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian sebesar 116,7 juta yuan (Rp 251 miliar).

Selain pengusaha, selebritas China juga dibatasi ketat lantaran dianggap mencemari budaya sosialisme. Bulan lalu, China mengatur informasi selebriti seperti rincian pribadi mereka dan penempatan iklan mereka di situs Internet. Tindakan ini dilakukan agar budaya "fans" tidak menjamur di negara itu.

"Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Internet yang positif dan sehat," ucap regulator dunia maya China. "Ini menggambarkan proliferasi bintang untuk gosip berdampak pada nilai-nilai utama."

Hal ini sendiri sempat membuat saham-saham raksasa teknologi seperti Alibaba Group, Tencent Holdings, Didi Chuxing Technology Co, dan New Oriental Education and Technology Group menurun. Para investor bertanya-tanya mengenai masa depan depan pertumbuhan di China dengan asumsi bahwa hal ini akan menyurutkan perkembangan inovasi di negara itu.

"Bagi perusahaan, ini berarti pekerjaan mereka tidak lagi menghasilkan uang, tetapi berkontribusi pada barang-barang sosial," ujar Trey McArver, seorang analis di Trivium China dikutip Senin, (27/12/2021).

"Di mana perusahaan tidak terlihat melakukan itu, mereka akan menghadapi tindakan regulasi yang cepat."

Meski begitu, Shehzad Qazi, direktur pelaksana China Beige Book International, mengatakan bahwa ini sendiri merupakan koreksi besar dari model pertumbuhan China yang bertumpu pada utang untuk membiayai konsumsi masyarakat. Pemerintah dan Partai Komunis sendiri menginginkan agar para pengusaha besar berkontribusi lebih dalam membantu masyarakat.

"Tindakan keras peraturan adalah bagian dari perubahan paradigma yang lebih luas yang telah terjadi dalam cara Beijing mendekati kebijakan dan manajemen ekonominya," ujarnya.