Alami Krisis Kemanusiaan, China Desak AS Cairkan Aset Afghanistan

Jakarta, law-justice.co - Krisis kemanusiaan tengah melanda Afghanistan saat ini. Untuk mengatasi kondisi itu, Pemerintah China mendesak Amerika Serikat untuk segera mencairkan aset luar negeri Afghanistan.

Permintaan tersebut disampaikan Utusan China untuk PBB Zhang Jun, setelah Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2615 pada Rabu (22/12) waktu setempat.

Dalam pernyataannya Zhang kembali memperjelas bahwa bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain untuk mendukung kebutuhan dasar kemanusiaan di Afghanistan tidak melanggar sanksi dari Resolusi 1988 Dewan Keamanan PBB.

Pada tahun 2011, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1988, yang memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan Taliban Afghanistan. Namun, dengan Taliban secara de facto menguasai Afghanistan, ada banyak ketidakpastian tentang apakah bantuan itu melanggar Resolusi 1988.

Menurut sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada Oktober, 22,8 juta warga Afghanistan akan menghadapi krisis atau tingkat darurat kerawanan pangan parah mulai November 2021 dan Maret 2022, meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"China meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan dan secara aktif memberikan bantuan keuangan," kata Zhang, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (24/12).

"Terlebih lagi, negara-negara yang telah menyebabkan kesulitan saat ini di Afghanistan memiliki kewajiban untuk memimpin dan memikul tanggung jawab utama," ujarnya.

Komunitas internasional menemui jalan buntu dalam menghindari krisis kemanusiaan Afghanistan lebih lanjut sejak Taliban mengambil alih Kabul pada Agustus. AS telah membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai 9,5 miliar dolar AS.