Pertalite Dicabut, Rakyat Rogoh Kocek Lebih Dalam Beli Pertamax

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan peta jalan atau road map untuk menghalihkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan.

Dalam hal ini adalah bensin Ron 88 atau Premium dan juga bensin Ron 90 atau Pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan yakni Pertamax Cs. Siapkah merogoh kocek lebih banyak untuk beralih menggunakan Pertamax cs?

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujarnya Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih, Dalam siaran persnya, Kamis (23/12/2021).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyampaikan, untuk penghapusan bensin jenis Premium memang sudah banyak diketahui sebelumnya. Namun untuk penghapusan Pertalite, ini menjadi dilematis dan berat.

Alasannya, kebijakan untuk menghapus Pertalite akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi. Sebab, bicara mengenai penggunaan bensin Pertalite yang hadir sejak tahun 2015 ini, berfungsi sebagai alternatif peralihan penggunaan dari bensin Premium.

"Bukan hanya menjadi strategi mengurangi Premium, tapi juga alternatif karena harga jual relatif lebih terjangkau, di atas Premium di bawah Pertamax. Porsi untuk pertalite ini kan juga masih besar 54%," kata Abra dikutip dari CNBCIndonesia, Jumat (24/12/2021).

Sebagai gambaran, pada November 2021 harga Pertalite untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat masih dipatok Rp 7.650 per liter. Begitu pun Pertamax pada kisaran Rp 9.000 per liter. Harga Pertamax ini merupakan harga intervensi dari pemerintah.

Karena jika dilihat dari harga bensin milik Shell, harga Pertamax sewajarnya sama dengan harga Shell Super (RON 92) yang mencapai Rp 12.860 per liter (November 2021).

"Sebenarnya bukan efek Pertalitenya dicabut kemudian masyarakat terpaksa beralih ke Pertamax. Tapi efek psikologis di masyarakat yang besar dan akan memicu kepanikan juga. ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah," ungkap Abra

Oleh sebab itu, Abra meminta kepada pemerintah apabila memang memiliki rencana untuk menghapus bensin Pertalite, harus ada persiapan seperti road map, yang dikomunikasikan jauh jauh hari sebelum penetapan itu dilaksanakan.

"Kalau bicara waktu, ini wilayah pemerintah, artinya tergantung seberapa confident pemerintah mengantisipasi segala macam shock atau konsekuensi dari pencabutan Pertalite itu," tandas Abra.