Tantangan Politik 2022: UU Cipta Kerja dan Konflik Laut China Selatan

Jakarta, law-justice.co - Peneliti politik Sigmaphi Reno Koconegoro mengungkapkan politik luar negeri pada 2022 akan berpusat pada relasi ekonomi politik dan pertahanan Tiongkok-dunia.

Mulai dari persoalan Laut Cina Selatan, perang dagang, komitmen terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi, hingga persoalan asal mula Covid-19.

Reno menyebut, ada beberapa momen politik yang saling terkait satu sama lain di 2022 yang akan menjadi tantangan dan memiliki konsekuensi tersendiri bagi politik domestik.

"Di antaranya adalah proses politik perbaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja, transmisi pemerintah-DPR dalam menormalisasi defisit APBN, beberapa kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan manuver dari tokoh politik menuju 2024," ujarnya dalam webinar dengan dengan tema Year of The Tiger, Riding The Tiger pada Rabu (22/12/2021).

Keterkaitan momen tersebut, kata Reno bakal menjadikan politik domestik pada 2022 berjalan secara lebih dinamis dibandingkan dengan Tahun 2021.

"Sebuah fase bertemunya tahun pemulihan ekonomi dengan tahun konsolidasi politik yang akan menentukan arah konfigurasi ekonomi politik nasional di tahun-tahun berikutnya," katanya.

Sementara itu, Peneliti Senior Sigmaphi Telisa Falianty mengatakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 3,49% hingga akhir tahun 2021. Kondisi ekonomi diprediksi terus alami peningkatan menjadi 4,90% pada tahun 2022 mendatang.

Menurut perkiraan Telisa, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan akan proyeksi momen politik pada tahun depan.

Telisa memaparkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mendatang bakal ditopang investasi yang akan tumbuh sebesar 5,94% serta konsumsi masyarakat yang tumbuh 4,97%.

Sedangkan untuk ekspor bersih, lanjut Telisa justru tumbuh minus 0,61%. Hal itu tidak terlepas dari normalisasi harga komoditas yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan tahun depan.

Namun begitu, Telisa mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa lebih meningkat apabila Indonesia memberikan perhatian kepada sektor UMKM.

"Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi apabila memberikan perhatian lebih besar pada pelaku UMKM. Simulasi yang dilakukan Sigmaphi bahwa dengan mendorong 10% saja pelaku UMKM naik kelas, maka ekonomi dapat tumbuh 6,7%," katanya.

Salah satu perhatian, sebut Telisa, harus dilakukan dengan mendorong penyaluran kredit lebih besar kepada sektor UMKM. Perbankan masih punya ruang yang lebar mengingat saat ini LDR perbankan baru sebesar 79,11%.

"Sehingga apabila ruang tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM kita, maka dampaknya sangat besar, tidak saja terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Sejalan dengan yang kajian yang dilakukan oleh Sigmaphi, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan bahwa likuiditas di perbankan saat ini masih ample.

Sehingga apabila permintaan kredit meningkat maka perbankan tentu juga akan mendorong kredit yang akan disalurkannya.