Gara-gara Pakai Robot, Pemprov Jabar Rotasi 400 PNS

Bandung, law-justice.co -  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai menggunakan jasa robot untuk mempercepat proses birokrasi. Akibat kehadiran barang kecerdasan buatan (AI) itu, sekitar 400 pegawai negeri sipil (PNS) dirotasi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan rotasi dan mutasi kepala dinas dengan menggunakan sistem dan AI. Ia menyebut sistem promosi jabatan itu baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

"Kami punya sistem komputer yang menilai objektif PNS di Jabar, setiap ada lowongan, komputer menominasikan tiga terbaik dilihat dari kapasitas dan integritasnya, saya tinggal melantik tanpa harus tanya jawab dan lain sebagainya," katanya dalam sambutan peluncuran aplikasi JMSC di Gedung Sate, Selasa (21/12/2021).

Selain promosi jabatan, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyebut sistem perencanaan dan pembangunan di Jabar pun telah beralih menggunakan teknologi digital berbasis aplikasi. Ratusan PNS pun digeser dari pekerjaan yang sifatnya rutinitas, menjadi yang lebih dinamis.

"Akibatnya ada 400 PNS yang harus saya geser, karena dia dulu cuma input. Karena ada lima proses pembangunan, progres pertama input, progres kedua input, progres ketiga input dalam proses pembangunan di Jabar, sekarang pakai robot, 400 PNS digeser ke pekerjaan dinamis," ucap Kang Emil.

"Saya beri tugas promosikan Rebana, target dua investor oleh kamu, bereskan krisis di sana, promosikan Petani Millennial, target 1.000 lulusan Petani Milenial. PNS bergeser tidak struktural, di masa depan PNS di Jabar tidak struktural lagi, mulai tahun depan tidak ada eselon IV misalnya, kita tidak bisa dihindari perubahan itu," ujarnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap.

"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Satya, Minggu (28/11/2021).

Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi.

"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya.

Konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Masih dikaji lebih lanjut," jelas Satya.

Rencana PNS digantikan robot pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019. Saat itu dia meminta maaf kepada pejabat eselon III dan IV jika harus terpangkas karena akan digantikan dengan AI.

"Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV, kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja," kata Jokowi saat jadi pembicara kunci di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan (28/11/2019).