Soal Kritik Anwar Abbas, PBNU: Wajar dan Dilindungi Undang-undang

Jakarta, law-justice.co - Ketua Pengurus Besar Nahadlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud berpendapat melayangkan kritik kepada pemerintah merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh Undang-undang.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak asal bicara. Pernyataan itu Marsudi sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal kondisi ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan.

"Persoalan kritik di negara kita itu kan bebas, dijamin undang-undang. Mengkritik itu artinya ya kritik yang baik adalah membangun agar jangan sampai kita terjebak pada kesalahan-kesalahan," kata Marsudi kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).

Marsudi juga mewanti-wanti bahwa kritik harus mencari dan memberikan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Ia juga menyebut, PBNU kerap memberikan kritik kepada pemerintah apabila memang kebijakan pusat tidak selaras dengan tujuan bangsa.

Ia juga menambahkan bahwa pada acara Muktamar ke-34 nanti terdapat tiga isu utama yang akan dibahas antara lain pandangan fikih terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kedaulatan rakyat atas tanah, hingga badan hukum.

"Saya tidak ngerti itu background-nya pak Anwar Abbas ngomong begitu, saya tidak ngerti. Tapi persoalan kritik di negara kita itu kan bebas, dijamin undang-undang," ujarnya.

Anwar Abbas sebelumnya sempat menyinggung soal satu persen penduduk menguasai separuh lahan Indonesia. Dialog itu terjadi pada Kongres Ekonomi Umat Islam II. Dialog bermula dari ucapan Anwar saat memberi pidato pembuka. Anwar menyinggung soal ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan.

Anwar juga menyebut dirinya sempat diingatkan Jokowi agar tidak `bicara terlalu keras`. Namun Anwar menilai Jokowi merupakan sosok yang sudah terbiasa menerima kritik.

Dalam acara berbeda, Jokowi langsung merespons pernyataan Anwar saat mendapat kesempatan berpidato. Dia bilang awalnya hendak membaca teks pidato, tapi ia ingin langsung menjawab beberapa ucapan Anwar.

Mantan Wali Kota Solo itu membenarkan pernyataan Anwar soal penguasaan lahan di Indonesia yang dikuasai 1 persen penduduk. Akan tetapi, Jokowi menampik bahwa ia yang mendistribusikan lahan tersebut.