Jokowi Diminta Bersikap soal Protes China Terkait Laut Natuna Utara

Jakarta, law-justice.co - Koordinator Front Anti Dominasi Asing, Mohammad Jumhur Hidayat meminta Pemerintahan Republik Indonesia (RI) untuk buka suara mengenai klaim sepihak negara Republik Rakyat China (RRC) dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.

Kata dia, idealnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara bersuara atas protes diplomatik RRC meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak di wilayah kedaulatannya sendiri.

"Yang paling ideal tuh ya itu (Presiden Jokowi bersikap)," kata Koordinator Front Anti Dominasi Asing Mohammad Jumhur Hidayat kepada wartawan di depan Kantor Dubes RRC untuk Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (8/12).

Menurut Jumhur, Presiden RI sudah selayaknya menunjukkan nasionalisme sejatinya ketika wilayahnya kedaulatan NKRI coba dikoyak-koyak oleh Pemerintah RRC.

Ia menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam seribu bahasa terkait klaim sepihak RRC terhadap Laut Natuna Utara.

"Yang gagah berani nasionalisme dibangun harusnya ditunjukkan saat ini. Makanya saya bilang nasionalisme apa? kalau pejabat pemerintah tidak bisa menyampaikan itu nasionalisme sontoloyo saya bilang," tegasnya.

"Apalagi konsep sontoloyo juga tentang nasionalisme itu," imbuh dia menegaskan.

Atas dasar itu, Aktivis Senior ini meminta pemerintah segera bersikap dan bertaubat atas sikap politiknya terhadap Pemerintah RRC selama ini.

Menurutnya, jika pemerintah bersikap, maka rakyat Indonesia pasti akan mendukung sepenuhnya.

"Kalau tidak, ini akan lebih berbahaya karena akumulasi kemarahan masyarakat terhadap RRC ini begitu kuat," tandasnya.