Usia Seabad, M. Nuh Berharap NU Mandiri & Tidak Tergantung pada Figur

law-justice.co - Ketua Pengarah Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), Prof Dr Mohammad Nuh mengisahkan bahwa sepuluh tahun sebelum mendirikan NU, KH Hasyim Asya`ri dan kawan-kawan sudah membentuk kelompok pendidikan, perdagangan, serta membangun kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Lalu kata dia, 10 tahun setelah NU berdiri, ada fatwa NU Cabang Jombang mendirikan poliklinik (kesehatan). Kesadaran ini menurut dia yang harus dibangun kembali oleh segenap pengurus NU.

"Kecuali untuk urusan kebangsaan, saya kira NU sudah selesailah. Tapi yang masih menjadi musuh bersama adalah kemiskinan (ekonomi) dan ketidaktahuan (pendidikan). Dua ini yang harus diberesi," katanya seperti melansir detik.com, Rabu 8 Desember 2021.

Dia melanjutkan, karena muktamar di Lampung nanti merupakan yang terakhir menjelang satu abad pertama kehadiran NU, NU harus banyak melakukan konversi dan transformasi atas berbagai aset yang dimiliki menjadi sesuatu yang riil bagi kemaslahatan umat, bangsa dan negara.

Karena itu muktamar mengambil tema, `Satu abad NU: Kemandirian dalam berkhidmat untuk perdaban dunia`.

Oleh karena itu menurut dia, etiap orang yang masuk ke struktur NU bukan untuk mencari hidup tetapi justru untuk memberikan pelayanan, kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

"Untuk itu kita harus mandiri secara ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Kalau kita berkhidmat masih tergantung orang lain, ya pasti akan ada saja titipan A dan B. Ada terjadi semacam transaksional," tambah Nuh.

Terakhir Prof M. Nuh berharap memasuki pengabdian abad kedua, PBNU tidak lagi tergantung pada figur. Untuk itu yang harus dibangun ke depan adalah sistem sehingga siapapun yang akan memimpin tidak harus menguras energi memperdebatkannya.

“PBNU harus jadi mesin yang menggerakkan wilayah dan cabang melakukan berbagai konversi dan transformasi aset yang ada bagi kepentingan ummat dan bangsa ini,” kata M Nuh.

Setelah terjadi riak-riak terkait jadwal pelaksanaan muktamar, PBNU tadi malam akhirnya memutuskan bahwa muktamar di Lampung digelar sesuai jadwal yang telah disepakati Oktober lalu, yakni 23-25 Desember 2021. Keputusan ini dibuat tak lepas dari kebijakan pemerintah yang membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh daerah di masa libur Natal dan tahun baru.

M. Nuh sempat mengungkapkan bahwa jadwal muktamar dimajukan sehari lebih cepat demi menghormati perayaan Hari Natal, 25 Desember.