Polri Bayar Buzzer Agar Publik Percaya, DPR: Jangan Pakai Uang Rakyat!

Jakarta, law-justice.co - Sorotan warganet terkait dugaan penggunaan jasa buzzer untuk menaikkan trending topik perihal hasil survei yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tertinggi dalam satu dekade terakhir yakni mencapai angka 80,2 persen. Turut menjadi kekhawatiran bagi Anggota Komisi III DPR RI Santoso

Santoso mengaku setuju dengan warganet yang memberikan sorotan tersebut. Menurutnya, dana APBD/APBN oleh Polri atau lembaga negara lainnya jangan dipakai untuk hal yang tidak penting termasuk untuk jasa buzzer.

"Saya setuju dengan netizen bahwa dana APBD oleh Polri dan oleh institusi negara apapun jangan untuk pembiayaan yang tidak untuk kepentingan rakyat dan pelayanan yang maksimal pada publik. Jangan juga ada dana non budgeter (tidak dianggarkan) tapi ada program dalam bentuk apapun, ini dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan," kata Santoso saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).

Santoso mengingatkan, bahwa kekinian masyarakat semakin melek. Terlebih masyarakat juga kekinian telah paham mana yang rekayasa dan mana yang murni karena kinerja.

"Dengan teknologi IT yang digunakan oleh rakyat saat ini menjadikan publik makin tau mn polesan dan rekayasa, mana yang murni timbul dari dukungan masyarakat tanpa by design," ungkapnya.

Kendati begitu, terlepas dari adanya dugaan penggunaan buzzer tersebut, Santoso mengatakan gebrakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan pembenahan ditubuh Polri dapat diapresiasi.

"Terlepas dari opini adanya buzzer, bahwa gebrakan Kapolri Sigit Listyo dengan moto Presisi dalam melakukan pembenahan di tubuh Polri patut di apresiasi," tuturnya.

 

Naikan Trending Topic

Diketahui, seorang warganet dengan akun @mawakresna menyoroti soal ramainya cuitan bernada dukungan kepada Polri atas hasil survei yang menyatakan tingkat kepercayaan publik kepada Polri tinggi. Cuitan itu ditemukan dengan nada seragam dengan hashtag #SurveiKepercayaanPublik.

"Bayangin, duit pajakmu buat bayarin jasa naikin trending topic Polisi. #percumalaporpolisi," cuit akun @mawakresna di twitter seperti dilihat, Selasa (7/12/2021).

Sebelumnya, hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,2 persen atau tertinggi selama satu dekade terakhir.

"Angka ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi seperti dikutip dari Antara, Minggu (5/12/2021).

Ia menilai kehadiran Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri.

Seperti diketahui, Sigit memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga menyentuh angka 80,2 persen hingga mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya tidak lepas dari pengaruh sang Kapolri.

Padahal, biasanya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi pertama. Tren tersebut terjadi sejak 2014 hingga 2018.

"Setelahnya, kepercayaan terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan kepercayaan terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020," ujarnya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2 hingga 6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode "multistage random sampling" dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang.

Survei tersebut memiliki "margin of error" sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.