PDIP Sebut Sumur Resapan DKI Proyek Asal-asalan, ini Respons Gerindra

Minggu, 05/12/2021 20:20 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono (IDN Times)

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono (IDN Times)

Jakarta, law-justice.co - Sumur resapan yang digarap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai PDIP DKI sebagai proyek asal-asalan. Fraksi partai banteng moncong putih ini menyoroti kondisi di Lebak Bulus. Fraksi Partai Gerindra menanggapi pula.


Sebelumnya, 30 November 2021, nampak sumur-sumur resapan dibangun berderet di Jl Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan. Posisi sumur resapan berada di badan jalan. Permukaan jalan menjadi rusak, retak, dan berbahaya bila dilintasi kendaraan, terlebih kendaraan roda dua.

"Jelas bahaya, soalnya kan ini jalanan bagus, jadi orang kadang ngebut di sini. Terus ini kan retak terus jelek, bahaya juga. Soalnya kadang mobil atau yang lain nggak mau ngenain lobang ini jadi mepet ke arah sana," kata warga, Selasa (30/11/2021) lalu

Pada Jumat (3/12/2021) kemarin, terpantau sumur-sumur resapan di Jl Lebak Bulus III ini sudah tak terlihat lagi. Ruas jalan ini sudah diaspal hingga penutup sumur tertutup lapisan jalan. Lubang-lubang air di atas sumur resapan tak semuanya tersedia. Sebagian memang ada lubang, ukuran lubangnya sebesar lingkaran jari orang dewasa. Ada enam lubang dalam satu kumpulan.

"(Lubang air) dipinggirkan, nanti dibuat mulut-mulut airnya," kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Jumat (3/12/2021).

Petugas-petugas proyek sedang mengebor aspal baru itu, membuat lubang tambahan di atas sumur resapan yang kini sudah tak terlihat lagi secara sekilas.

 

PDIP: Proyek asal-asalan!


Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pemprov DKI membuat sumur resapan yang kemudian diaspal. Sumur resapan yang kemudian diaspal ada di Jl Lebak Bulus III, Jakarta Selatan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan sudah melihat lokasi tersebut dan mengaku geram dengan pelaksanaan proyek tersebut.

"Iya emang itu proyek asal-asalan kok, saya sudah cek ke lokasi itu, saya tahu itu yang di Lebak Bulus," katanya, dikutip dari Detik, Sabtu (4/11).

Ia pun menyayangkan sikap Pemprov DKI yang seakan-akan tidak berorientasi kepada hasil dan mengatasi persoalan yang ada di Jakarta. Padahal, anggaran untuk membangun sumur resapan bukanlah uang yang sedikit jumlahnya, Rp 416 miliar kata dia. Dia mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI membangun sumur resapan jika hasil pengerjaannya tidak maksimal.

"Jelas, karena ini seperti mengejar proyek, kalau dibilang serius, ya serius banget, tapi tidak memprioritaskan kepada solusi persoalan banjir. Jadi anggaran itu tidak efektif kalau dilihat pekerjaannya seperti itu," ujarnya.

 

Gerindra menanggapi


Fraksi Partai Gerindra merespons kritik PDIP terhadap Pemprov pimpinan Gubernur Anies Baswedan itu. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, angkat bicara.

"Iya kalau ada sumur resapan tidak baik dan tidak bagus itu kan menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan harus segera diperbaiki," kata Syarif, dikutip dari Detik, Minggu (5/12/2021)

Menurutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan yang berdampak kepada masyarakat, diperlukan kesabaran dalam menyelesaikannya. Sumur resapan berguna untuk mengurangi risiko genangan dan banjir. Namun, pembangunan sumur resapan pastilah mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga untuk sementara waktu karena pembangunan butuh proses.

"Dalam suatu proses pengerjaan dimanapun itu perlu proses dan tidak ujug-ujug jadi, karena pendapat dari Sudin SDA Jakarta Selatan pada saat itu yang kita terima proses pemadatannya tanah kurang kan, karena ada lalu lintas juga disana," ujar Syarif.

Soal kritik PDIP terhadap proyek sumur resapan di lokasi, Syarif menilai kritik adalah hal yang diperlukan. Namun, tidak semua sumur resapan buruk. Ada banyak sumur resapan dibangun di Jakarta, tidak hanya di Jl Lebak Bulus III.

"Saya tidak menyalahkan teman-teman PDIP melakukan kritik itu tidak, tetapi itu sebagai masukan harus diterima, memang di Lebak Bulus itu karena kontruksi tanahnya saja yang labil, masa iya kita paksakan, jadi itu betul yang disampaikan oleh teman-teman PDIP," katanya.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar