Militer RI Terus Menurunkan Nelayan Membanjiri Natuna ,China Pusing

Sabtu, 04/12/2021 01:50 WIB
China Usik Laut Natuna Utara Kepri, Desak Indonesia Stop Pengeboran Migas

China Usik Laut Natuna Utara Kepri, Desak Indonesia Stop Pengeboran Migas

law-justice.co - Setelah Mahud MD diberitakan menyatakan Tanah & Perairan RI Tak Boleh Sejengkal pun Hilang .  Maka mereka semua mundur…mundur…,” ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

 
Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.

China terus Bersikeras mengusik Indonesia ,  itu dipertegas dengan surat dari Diplomat China ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia. Alasannya  , lokasi tempat pengeboram minyak lepas pantai itu merupakan wilayahnya dari perbatasan China.

China juga keberatan dengan perubahan nama dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Mereka beranggapan jalur air itu masih berada dalam klaim teritorialnya yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus berbentuk U atau yang dikenal dengan dash nine line.

Sementara Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Klaim China akan Laut Natuna Utara sebelumnya terungkap saat kapal militer mreka terlihat oleh nelayan lokal di Kabupaten Natuna, Kepri masuk wilayah Indonesia pada September 2021. 

Militer laut Indonesia pun bereaksi dengan mengerahkan sejumlah armadanya untuk menjaga wilayah terdepan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mencoba terus meningkatkan keberadaan kapal nelayan penangkap ikan lokal di Natuna Utara.

Kehadiran warga sipil di Natuna Utara, dalam hal ini nelayan lokal, akan menguatkan klaim Indonesia atas kepemilikan perairan yang rawan sengketa itu.

Namun, sebagian besar nelayan lokal di Natuna adalah bukan operator  kapal yang besar tapi skala kecil, sehingga berlayar hingga 200 mil laut di zona ekonomi eksklusif tetap menjadi tantangan. 

Pemerintah juga punya rencana untuk mengirim kapal penangkap ikan yang lebih besar dari Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara.

Namun, tampaknya rencana itu menimbulkan gesekan dengan nelayan lokal di Natuna.

Sementara itu dilansir dari media terkemuka Malaysia, The Star, China menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dalam nota diplomatik dengan alasan bahwa itu terjadi di wilayah yang diklaim Beijing sebagai bagian dari perairan tradisional milik mereka.

 

Nota protes China dikirim beberapa bulan lalu saat kapal penelitiannya melintasi bagian Laut China Selatan yang menurut Indonesia adalah bagian dari zona ekonomi eksklusifnya di lepas pantai Kepulauan Natuna.

"Argumen (China) mereka adalah bahwa lokasi pengeboran melanggar batas Nine-Dash Line," kata anggota DPR Muhammad Farhan, merujuk pada jalur yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.

"Tentu saja pemerintah Indonesia menolak (klaim) itu karena kami berpegang pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut," katanya.

Indonesia tidak melihat dirinya sebagai pihak dalam bersengketa di Laut China Selatan, karena menganggap memiliki klaim hak maritim di perairan lepas Kepulauan Natuna. Kapal Indonesia dan China beberapa kali mengalami gesekan di perairan di bagian selatan Laut China Selatan.

Pada tahun 2017, Indonesia mengganti nama wilayah Laut Natuna Utara, memicu protes dari China, yang menyatakan bahwa itu adalah daerah penangkapan ikan tradisionalnya.

Diberitakan sebelumnya Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melakukan patroli udara guna memastikan kehadiran unsur TNI AL di Laut Natuna Utara . 

(Patia\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar