Kapolri Diperintah Jokowi Copot Kapolda yang Tak Kawal Investasi

Jakarta, law-justice.co - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengistruksikan kepada setiap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia mengawal investasi di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mengancam bakal memerintah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi.

"Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan," kata Jokowi dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12).

"Saya sudah titip juga ke Kapolri. Kapolda yang tidak bisa menjaga, sama. Diperingatkan, kalau sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, ngomong...tapi udah..enggak bisa dia, ganti," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, investasi merupakan kunci penggerak ekonomi. Ia menyebutkan, mulai tahun 2021, investasi di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawab, bahkan di luar pulau Jawa lebih besar.

Ia menyebut, angka investasi di Pulau Jawa saat ini mencapai 48 persen, sementara luar Jawa 51,7 persen. Sementara, sebelumnya lebih dari 60 persen investasi berada di Pulau Jawa.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk bisa menjaga keberlangsungan investasi, baik yang sudah, yang sedang berproses, maupun yang baru datang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta jajaran Polri dan TNI untuk mengawal agenda presidensi G20. Menurut dia, keberhasilan G20 bakal mengharumkan nama negara, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi ketua G20.

"Ingat, bahwa G20 ini adalah negara-negara dengan PDB besar, negara-negara dengan GDP, Growth Domestic Product yang gede, yang ada di dunia ini, Pendapat Domestik Bruto yang gede," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Menurut Jokowi, dalam G20 terdapat negara-negara besar. Dengan kehadiran Indonesia di dalam G20, maka menurutnya harus dijaga betul kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.

"Harus kita jaga betul. Jangan sampai ada letupan sekecil apapun yang berkaitan dengan keketuaan kita di G20. Dan kemarin sudah dimulai, karena ada 150 meeting di dalam kegiatan G20 ini," katanya.