Indonesia Tak Bisa Atasi Masalah Papua, Selain Kirim Tentara-Keruk SDA
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP) menggelar aksi perayaan 60 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (1/12). Mereka menuntut agar pemerintah dapat segera menarik aparat militer atau TNI yang diterjunkan di Bumi Cendrawasih. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Wartawan Senior yang juga Pendiri Watchdoc, Dandhy Laksono menilai kalau negara tidak memiliki solusi politik untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang sudah berjalan hingga puluhan tahun.
Kata dia, alih-alih memberikan solusi, negara malah hadir dengan membawa aparat militer sembari terus mengambil sumber daya alam di Bumi Cenderawasih.
Itu disampaikan Dandhy tepat pada hari yang dianggap sebagai kemerdekaan rakyat Papua Barat setelah melawan penjajah, yakni 1 Desember.
Hari itu juga kerap dikaitkan dengan hari ulang tahun organisasi papua merdeka (OPM).
"60 tahun masalah Papua, dan Indonesia tak punya solusi politik apapun selain mengirim tentara, tragedi kemanusiaan, sambil terus menguras kekayaan alamnya," kata Dandhy melalui akun Twitternya @Dandhy_Laksono pada Rabu (1/12/2021).
Melihat apa yang dilakukan negara terhadap Papua, Dandhy menilai hal tersebut menjadi contoh sebuah negara yang malah gagap dengan konstitusinya sendiri.
Padahal menurutnya, Papua juga memiliki hak untuk merdeka sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945.
"Ini contoh negara yang gagap dengan konstitusinya sendiri: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa". 1 Desember 1961 - 2021," ujarnya.
60 tahun masalah Papua, dan Indonesia tak punya solusi politik apapun selain mengirim tentara, tragedi kemanusiaan, sambil terus menguras kekayaan alamnya.
Ini contoh negara yang gagap dengan konstitusinya sendiri: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa".1 Desember 1961 - 2021. — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) December 1, 2021
Komentar