Jika Tak Terlibat KKN, Luhut Ditantang Tidak Hambat BPK dan KPK

Jakarta, law-justice.co - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) beberapa waktu telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, Luhut diduga melakukan kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR. Dimana ada perusahaan berbisnis PCR yang diduga berafiliasi dengannya.

Menanggapi laporan tersebut, Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moty mengingatkan kepada Luhut untuk patuh pada proses hukum yang berjalan.

“Jika LBP merasa tak terlibat KKN penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi & kelompok, maka kita tantang LBP tak hambat audit BPK & penyidikan di KPK terkait skandal kebijakan pengaturan harga mahal PCR,” ujarnya lewat akun twitter pribadinya.

Tidak cukup sampai di situ, Haris Rusly Moti juga meminta Luhut untuk berani mendatangi kedua lembaga tersebut untuk melaporkan hasil audit, juga untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada Senin (29/11). Selama 24 jam, Iwan Sumule dicecar tentang keterkaitan Luhut dalam bisnis PCR.

Harga PCR sendiri mengalami perubahan yang drastis. Mulai dari jutaan rupiah pada awal pandemi, kini menjadi di bawah Rp 300 ribu.

Sobat, saya tunggu sikap ksatria LBP & @erickthohir datang ke @bpkri dorong audit investigasi, setelah itu sambangi @KPK_RI dukung skandal PCR ditingkatkan ke penyidikan. Jangan lupa bawa notulensi & hasil rapat kabinet bersama @jokowi, Kepres, Kepmen, serta akte notaris PT. GSI.

— HARIS RUSLY MOTI (@motizenchannel) December 1, 2021