Menteri Bahlil: Oknum Pejabat yang Tidak Setuju Mobil Listrik Minggir!

Jakarta, law-justice.co - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam fase menuju negara maju.

Kata dia, Transformasi ekonomi termasuk DME (Dimethyl Ether) dan mobil listrik adalah salah satu jalan mewujudkan hal tersebut.

Oleh sebab itu, dia tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.

Pernyataan Bahlil ini seolah menjawab koar-koar Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama di ruang publik.

Lewat kanal YouTube “Panggil Saya BTP” berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi”, Ahok menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ahok menilai rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang jelas.

"Kepada siapa saja oknum pengusaha, oknum pejabat, oknum BUMN yang tidak setuju dengan transformasi ekonomi ini saya harap minggir. Karena Indonesia harus maju, cukup negara kita dipermainkan," kata Bahlil dalam jumpa pers virtual, Rabu (1/12).

Bahlil ingin Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar tidak cukup hanya memproduksi baterei listrik. Tapi juga harus menjajaki pembuatan mobil listrik sebagaimana negara lain. Di Asia sendiri, mobil listrik sudah mulai diperbincangkan di Vietnam, yang notabene tetangga Indonesia.

“Di Indonesia saya sudah ke Eropa berencana untuk mengakuisisi mobil. Nanti kita tidak hanya pemain baterai tetapi juga kita pemain mobil," jelasnya.

"Kami tidak segan-segan untuk maju terus, sebagai bentuk bagi bangsa dan negara. Kalau bicara merah putih sekarang dan nggak punya warna-warna lain untuk kepentingan rakyat dan negara," tegas Bahlil.