7 Tahun Rezim Jokowi, PGI: Pendekatan Kultural di Papua Belum Terlihat

Rabu, 01/12/2021 08:58 WIB
Ilustrasi Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI)

Ilustrasi Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI)

Jakarta, law-justice.co - Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyatakan bahwa janji Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang akan melakukan pendekatan dialog untuk menangani konflik di Papua merupakan sebuah keharusan.

Ketua Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pdt. Gomar Gultom menyinggung komitmen Presiden Joko Widodo atasi konflik di Papua.

Dia mengaku sepakat dengan langkah yang digadang-gadang akan diambil oleh Panglima TNI baru itu. Namun dirinya berharap hal tersebut dapat benar-benar terealisasi dan tidak hanya sekadar janji politis semata di awal jabatan.

Apalagi, menurutnya, Presiden Jokowi juga pernah menjanjikan bakal melakukan pendekatan kultural dalam penanganan konflik di Papua. Namun hingga kini, janji itu belum terealisasi.

"Saya kira itu sebuah keharusan ya. Presiden Jokowi sudah mengatakan beberapa kali untuk melakukan pendekatan kultural, tapi yang terjadi sudah tujuh tahun Jokowi menjadi presiden yang namanya pendekatan kultural itu belum terlihat," jelasnya kepada wartawan, Selasa (30/11).

Alih-alih pendekatan kultural, Gultom menilai selama ini pemerintah masih saja melakukan pendekatan kekerasan. Padahal menurutnya, langkah tersebut tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah dan hanya memperpanjang siklus kekerasan di Papua.

Gultom menyarankan, apabila pemerintah benar-benar serius ingin melakukan pendekatan dialog, maka yang pertama kali yang harus dilakukan ialah belajar mendengar aspirasi dari masyarakat setempat. Hal yang menurutnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah.

"Saya kira lebih banyak mendengar terlebih dahulu dari teman-teman di Papua. Kira-kira apa sih inti masalah yang ada di Papua, akan mudah nantinya melakukan pendekatan dialog," ujarnya.

Selain itu, menurut Gultom, pemerintah juga seharusnya dapat mengikuti saran dan rekomendasi dari pelbagai kajian akademis yang ada terkait persoalan di Papua. Salah satunya kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009.

"Itu saja dipedomani saya kira sudah cukup, di situ cukup jelas dan gamblang apa permasalahan dan bagaimana menghadapinya. Cuman kan kelihatannya banyak pihak khususnya dari pemerintah pusat yang tidak terlalu menghargai karya LIPI itu," tuturnya.

"Saran saya sih kalau bisa Panglima TNI mulai menggunakan yang ditemukan oleh LIPI itu. Ikuti saja road map Papua itu, saya kira masalah Papua bisa selesai," imbuhnya.

Usai dilantik oleh Jokowi, Andika sempat membeberkan sejumlah janji dan rencana evaluasi kerja ke depannya nanti saat menjabat.

Dalam pidato yang disampaikannya, Andika mengatakan akan membenahi internal militer Indonesia selama menjabat setahun ke depan. Selain itu, ia juga berjanji akan mengevaluasi Polda terkait pendekatan pengamanan di Papua.

Andika ingin menunjukkan bahwa perlakuan keamanan di Papua dapat dilakukan sebagaimana militer bekerja di wilayah provinsi lain di Indonesia.

Niat baik Andika dinilai dapat menjadi jawaban bagi persoalan pengamanan di Papua yang kerap kali menjadi polemik dan bahkan menjadi hambatan bagi pendekatan dialogis untuk menyelesaikan masalah Papua.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar