Ahok Bisa Timbulkan Kekacauan Sosial

Senin, 29/11/2021 17:25 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (idx channel)

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (idx channel)

Jakarta, law-justice.co - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengomentari aksi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut tampil sebagai Menteri BUMN.

"Saya kira sangat setuju dengan itu (pandangan pernyataan Ahok setara menteri)," kata Emrus melansir RMOL, Senin (29/11/2021).

Emrus mencontohkan, ketika Ahok mengomentari road map mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang menjadi program yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ahok memandang rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang jelas.

Emrus mengatakan, pernyataan itu bukan ranah dari seorang komisaris di BUMN. Tetapi, lebih kepada pejabat tinggi setingkat menteri yang berkaitan dengan industri mobil listrik.

"Jadi terbaik menurut saya yang tepat menyampaikan itu adalah pertama Jurubicara Presiden atau Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menteri Perindustrian atau Menteri BUMN," ujarnya.

Menurutnya, jika Ahok terus membiasaan melakukan kebiasaan yang tidak sesuai dengan status dan fungsinya, maka yang akan terjadi adalah kekacauan sosial.

"Kalau dia tidak berperan sesuai statusnya maka akan terjadi disorder sosial atau ketidakteraturan sosial, jadi tidak boleh kota masuk ke wilayah lain," tandasnya.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar