Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Terancam Pasal Pencucian Uang

Jum'at, 26/11/2021 15:05 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. (tirto).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. (tirto).

Jakarta, law-justice.co - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo telah diputus 9 tahun penjara di kasus suap ekspor benur. Ia terancam pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mengusut perkara TPPU Edhy setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap.

"Nanti kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut," kata Ali kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Ali mengatakan KPK masih menunggu perkembangan dari perkara ini. Dia menyebut KPK tentu akan mempelajari putusan Edhy secara utuh guna mendalami dugaan TPPU.

"Tapi, pada prinsipnya, tentu kami menunggu nanti seperti apa perkembangan dari perkara ini dan pasti nanti kami akan informasikan ya seperti apa hasil akhir dari putusan terdakwa itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Alasannya menurut Majelis Hakim, perbuatan Edhy, yaitu korupsi, telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (11/11/2021).

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu.

Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam Jabatan Publik selama 3 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ucap majelis hakim yang diketuai Haryono.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar