Menteri Erick Tahu Ada Jual Beli Jabatan BUMN Kenapa Tak Lapor KPK?

Jakarta, law-justice.co - Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar menyatakan bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir hanya mencari sensasi saja saat membongkar adanya praktek jual beli jabatan Direksi BUMN.

Gus Umar menantang Erick Thohir untuk melaporkan praktek kotor di BUMN itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang benar adanya.

Jika tidak, Gus Umar tak jauh beda dengan pesohor lainnya yang cuma mencari sensasi saja.

“Entah apa maksud erik bicara ini. Kalau dia tahu knp gak lapor @KPK_RI? Klu jd menteri sekedar cari sensasi mending Nikita mirzani saja yg jd menteri BUMN pak,” kata Gus Umar di akun Twitternya, Rabu malam (24/11/2021).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap adanya praktik jual beli jabatan Direksi dan Komisaris BUMN sebelum dirinya memimpin. Bahkan, harganya mencapai Rp25 miliar untuk posisi Direktur Utama BUMN.

Namun, Erick tak menyebut nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut. Pengakuan Erick menjadi bantahan terhadap tuduhan atau isu bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang dikaitkan dengan nama besarnya.

Dia mengatakan mencari keuntungan yang cukup menjanjikan dengan melakukan transaksi jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris BUMN. Namun, tindak kejahatan itu justru dikutuk dan dilawan oleh Erick Thohir.

“Selama ini, saya yang paling menekankan hal-hal itu (korupsi), kalau saya mau cari uang di BUMN banyak. Banyak, paling gampang apa? Di BUMN, mindah-mindahin jabatan, itu setoran paling banyak dulu. Pernah dihargai satu Direksi Rp25 miliar, Direksi yang gede (BUMN), Direktur Utama,” ujar Erick.