isu pengamanan di Laut Natuna Utara

Panglima TNI Andika Perkasa Pertanyakan Laut Natuna Utara

Kamis, 25/11/2021 01:52 WIB
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Usai Rapat Paripurna DPR RI   ,foto kompasTV

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Usai Rapat Paripurna DPR RI ,foto kompasTV

law-justice.co -
Berita Nelayan RI yang merasa sekarang Laut Natuna Tidak Aman karena peritiwa pengusiran nelayan di usir kapal  safe boat Vietnam saat menangkap ikan di peraliran bebas  dan sempat melakukan pengejaran ke arah nelayan, beruntung saat itu ada kapal patroli Angkatan laut Indonesia sehigga bisa berlindung aman. Dan semakin maraknya kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia dan aktifitas militer dari negara lain di Laut Natuna Utara.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjawab pertanyaan wartawan terkait konsepnya terkait pengamanan di Laut Natuna Utara. 

Andika mengatakan saat ini ia masih melakukan orientasi terhadap jabatan Panglima TNI yang baru diembannya. 
Panglima TNI Andika Perkasa: Itu Menjadi Fokus Saya Juga


Namun demikian, ia menegaskan isu pengamanan di Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu fokusnya.


"Itu kan juga saya lagi orientasi Mas ya, pasti nanti. Itu sesuatu hal yang memang menjadi fokus saya juga," kata Andika di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Kuningan Jakarta pada Rabu (24/11/2021).

Diketahui Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis di wilayah Republik Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Wilayah tersebut juga menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD selaku Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Mahfud MD: Pengendalian Keamanan Mutlak Dilakukan di Laut Natuna Utara

Mahfud perintahkan pengendalian keamanan di Natuna

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pengendalian keamanan di Laut Natuna Utara mutlak untuk dilakukan.

Selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ia menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.

Hal itu disampaikan Mahfud usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (23/11/2021).

"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI dikutip pada Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Satgas BLBI Terima Pembayaran Rp 150 Miliar dari Obligor Sjamsul Nursalim

Mahfud mengingatkan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.

Untuk itu, kata dia, diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.

"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," kata Mahfud.

Diberitakan PKS Minta Pemerintah Perjelas Penanggung Jawab untuk Menjaga Kedaulatan Laut Natuna Utara

Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Sehingga, kata dia, isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.

"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut," kata Mahfud.

Ia menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.

"Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam. Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan, sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen," kata Mahfud.


Untuk itu ia menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan apresiasi penanganan Covid 19 di wilayah Natuna terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target.

Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19," kata Mahfud.

Kunjungan Mahfud direncanakan akan berlangsung selama dua hari.

Tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Mahfud bersama Tito, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

 

(Patia\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar