KPK dan KSAU Digugat ke PN Jakarta Selatan

Selasa, 23/11/2021 16:05 WIB
Gedung KPK (Vertanews.id)

Gedung KPK (Vertanews.id)

Jakarta, law-justice.co - KPK dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) digugat oleh John Irgan Kenway ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan praperadilan itu terkait sah-tidaknya penghentian penyidikan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan Praperadilan itu didaftarkan pada Rabu (10/11/2021) dengan nomor perkara: 113/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.

Termohon dalam gugatan ini adalah KPK cq pimpinan KPK dan TNI cq Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara. Tidak ada petitum yang diuraikan dalam permohonan tersebut.

Sidang pertama akan dilaksanakan pada Senin, 29 November 2021.

Sejauh ini, perkara di KPK yang bersinggungan dengan TNI AU adalah kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Pengusutan dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 ini terbongkar lewat kerja sama antara Puspom TNI dengan KPK. Kasus dugaan korupsi itu diumumkan langsung Panglima TNI--kala itu Jenderal Gatot Nurmantyo--dan Ketua KPK yang saat itu masih dijabat Agus Rahardjo.

Gatot mengatakan lembaganya dan KPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter AW-101. Nilai pengadaan helikopter itu mencapai Rp738 miliar.

PT Diratama Jaya Mandiri selaku perantara disinyalir telah melakukan kontrak langsung dengan produsen helikopter AW-101 senilai Rp514 miliar.

Pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

Selain KPK, Puspom TNI pun menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy sebagai tersangka. Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinisial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara.

Sementara KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka dari unsur swasta atas nama Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar