Begini Respons Rusia soal Rencana AS Tak Akan Akui Jabatan Putin Lagi

Jakarta, law-justice.co - Otoritas Rusia buka suara perihal inisiatif anggota Kongres Amerika Serikat (AS) untuk tidak mengakui Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia jika ia berpartisipasi dalam pilpres 2024.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan tindakan tersebut merupakan campur tangan urusan dalam negeri negara berdaulat.

"Ini bukan hanya campur tangan dalam urusan negara berdaulat, tetapi ini adalah intervensi jatuh dalam urusan negara berdaulat," kata Zakharova, seperti melansir rmol.id, Minggu (21/11).

Pada Kamis (18/11), dua anggota Kongres, Steve Cohen dan Joe Wilson, memperkenalkan resolusi untuk mengakhiri pengakuan terhadap Putin setelah masa jabatannya saat ini berakhir.

Resolusi tersebut mengklaim penyimpangan telah membuat Putin tetap berkuasa dan kelanjutannya di kantor setelah Mei 2024 tidak sah.

"Apa yang kita lihat sekarang, menurut saya, umumnya terisolasi dari segalanya. Mereka benar-benar tidak berhubungan dengan kenyataan. Hanya saja setiap tahun semakin terlihat," tambah Zakharova.

Sebelumnya pada hari itu, Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat telah menyarankan anggota parlemen Amerika untuk mengurus urusan dalam negeri mereka sendiri.

"Upaya beberapa anggota parlemen untuk mempromosikan diri dengan Russophobia fanatik pasti akan gagal. Alih-alih mencoba ikut campur dalam urusan internal Rusia, inilah saatnya bagi anggota parlemen untuk mengatasi situasi mereka di dalam negeri," tulis kedutaan di Twitter.

Pada musim panas 2020, hampir 78 persen peserta pemungutan suara seluruh Rusia mendukung amandemen konstitusi, yang memperkenalkan batas dua masa jabatan enam tahun untuk Presiden Federasi Rusia, tetapi mengatur ulang jumlah masa jabatan petahana yang telah menjabat menjadi nol.