Ramai Isu Normalisasi, Menhan Prabowo Diskusi dengan Wakil Israel

Minggu, 21/11/2021 11:47 WIB
Menterei Pertahanan RI Prabowo Subianto (Kompas)

Menterei Pertahanan RI Prabowo Subianto (Kompas)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto terpantau tengah berdiskusi dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain, Itay Tagner, di forum internasional pada Sabtu (20/11) kemarin.

Hal ini menjadi sorotan lantaran dianggap jarang terjadi lantaran RI dan Israel tak memiliki hubungan diplomatik. Terlebih, obrolan tersebut dilakukan di tengah isu normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan Israel.

Seperti melansir cnnindonesia.com, pertemuan Prabowo dan Tagor terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialogue ke-17 di ibu kota Bahrain, Manama.

Meski begitu, dalam pertemuan itu tak disebutkan rincian lebih lanjut terkait pembicaraan antar keduanya. Israel dan Indonesia diketahui tak memiliki hubungan diplomatik formal.

Para pejabat Amerika Serikat mengatakan, awal 2021 pemerintahan Trump menempatkan Indonesia dan Mauritania sebagai negara-negara muslim selanjutnya yang didorong untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, mereka kehabisan waktu.

Ketika itu, Indonesia mencoba meredam spekulasi dengan menyatakan dukungan kepada Palestina. Jakarta menyatakan tak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai Palestina merdeka.

Sementara itu, Bahrain secara resmi mengakui Israel pada September 2020 di bawah kesepakatan Abraham, yang dimediasi AS. Maroko dan Sudah kemudian menyusul menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

Satu tahun setelahnya yakni pada September 2021, Israel membuka kantor kedutaan di Bahrain.

Dalam acara itu, Dewan Keamanan Nasional Israel, Eyal Hutan, bertemu dengan delegasi dari Bahrain, Menteri Luar Negeri dari negara-negara Teluk dan Pangeran Bahrain, Putra Mahkota Salman bin Hamad Khalifa.

Konferensi keamanan Manama digelar selama tiga hari guna membahas tantangan keamanan yang mendesak di Timur Tengah. Dalam pertemuan itu, sekitar 300 pejabat senior pemerintah dari 40 negara turut berpartisipasi.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar