Klaim Kepala BNPB: Korban Banjir Sintang Tak Alami Kesedihan Mendalam

Jakarta, law-justice.co - Baru dilantik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto meninjau kondisi warga terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Sabtu (20/11).

Dia mengklaim bahwa warga terdampak banjir yang telah terjadi selama satu bulan terakhir itu kini telah mulai pulih dan tidak mengalami kesedihan berlarut.

"Kehadiran kami disini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah," ujar Suharyanto, di Sintang, dalam keterangan resmi BNPB.

"Mereka rata-rata secara mental tidak mengalami kesedihan yang mendalam. Tadi kami bercanda dan menghibur para pengungsi," sambungnya.

Dia menyebutkan bahwa kehadiran BNPB di wilayah terdampak bencana itu adalah untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik. Menurutnya, hal tersebut bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap wilayah tersebut.

Suharyanto meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan rencana pengendalian bencana untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.

Rencana jangka pendek, kata dia, dapat berupa penanganan darurat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda, diminta olehnya agar memastikan kebutuhan dasar seperti logistik hingga peralatan warga tercukupi.

Untuk jangka panjang dia meminta agar seluruh komponen di wilayah tersebut dapat membuat kebijakan dan upaya pemulihan kondisi lingkungan di hulu. Sehingga, dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Mantan Pangdam V Brawijaya ini mengatakan bahwa sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir. Daerah resapan menjadi rusak dan berubah fungsi.

Daya dukung lingkungan, kata dia, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir melanda wilayah tersebut.

"Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif," jelasnya.

Usai melakukan kegiatan di wilayah Sintang, rombongan Suharyanto bertolak ke kawasan Kalimantan Tengah untuk melakukan rapat koordinasi penanganan banjir.

Dalam pengarahannya di rapat itu, Suharyanto meminta agar program pemulihan fungsi lingkungan dapat dilakukan dengan sinergitas antar seluruh komponen.

Dia berharap agar bencana banjir tak berulang di tahun mendatang. Namun jika masih terjadi, diharapkan agar dampaknya lebih kecil dari sebelumnya.

"Bencana ini merupakan urusan bersama, oleh karena itu pemerintah provinsi juga harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat," ucap dia.

BNPB, sebagai wakil dari pemerintah pusat ke lokasi bencana banjir tersebut dijadwalkan akan melakukan peninjauan lokasi banjir di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulau Pisau pada Minggu (21/11) besok.

Sebagai informasi, kedatangan BNPB tak selaras dengan desakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) WALHI hingga politisi Partai Gerindra, Fadli Zon yang meminta agar Presiden Joko Widodo turun langsung ke Sintang dan meninjau banjir.

Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per Jumat (20/11), sebanyak 4.901 atau 18.997 warga Sintang masih harus mengungsi. Para pengungsi itu tinggal tersebar di 103 lokasi pengungsian yang ada di tiga kecamatan.